
JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak lantaran vokal mengusut kasus kematian Afif Maulana, bocah 13 tahun. Afif diduga tewas setelah disiksa polisi.
Dikutip dari Tempo.co, adanya intimidasi dari berbagai pihak itu diungkapkan Ketua LBH Padang yang juga kuasa hukum keluarga Afif Maulana, Indira Suryani, di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).
"Iya, sampai saat ini insiden-insiden keamanan di LBH Padang ada, tapi masih bisa kami kelola," ujar Indira.
Indira menuturkan, orang tua Afif Maulana ikut ke Jakarta dalam proses mencari keadilan sehingga jauh jangkauannya dari intimidasi tersebut.
Menjawab tindakan Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono yang akan mencari pihak pertama pemviral kasus kematian Afif, Indira mengungkap pihak keluarga tertekan. Padahal, Afrinaldi dan Anggun (ayah dan ibu Afif) hanya ingin mengetahui penyebab kematian anak sulung mereka.
Indira menegaskan kliennya maupun tim kuasa hukum memang mendapatkan tekanan.
"Tidak, ini bukan kuncinya di komunikasi, kami memang diancam," ujarnya.
Jadi, lanjutnya, mereka disebut sebagai pembohong publik dan diserang habis-habisan, bahkan dalam dialog-dialog media.
"Jadi framing-framing itu belum selesai sampai saat ini kepada kami, seolah-olah kami pembela anak tawuran, pembela gengster dan sebagainya," tutur Indira.
Kuasa hukum keluarga almarhum Afif itu juga mengakui ada beberapa orang tidak dikenal yang tiba-tiba mendatangi atau memantau rumah mereka. Dia juga menyebut ada bahasa-bahasa ancaman yang sampai ke keluarga.
"Jangan dilawan polisi, nanti kita yang salah, bisa kena ITE, dan hal seperti itu juga diungkapkan ke keluarga," kata Indira di kantor Komnas HAM, Senin.
Indira mengatakan bahwa rumah keluarga Afif Maulana juga sering didatangi orang tak dikenal.
"Banyak orang berdiri di depan rumah dan lain-lain," ujarnya.
Konsultasi ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun sudah ditempuh oleh LBH Padang saat mereka dituduh dengan sebutan trial by the press atau peradilan sepihak oleh media massa. Mereka ingin melindungi klien dari berbagai tudingan.
LBH Padang menyebarkan bukti-bukti penyiksaan itu di media sosial mereka supaya publik mengetahui fakta sebenarnya.
"Kami harus melindungi klien dari dugaan kriminalisasi, intimidasi, yang dilancarkan Kapolda Sumbar. Saya ingin publik tahu kasus ini, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata dia.***