
PEKANBARU – Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau akhirnya menghentikan pemeriksaan terhadap Muflihun, pada Senin (19/8/2024) sekitar pukul 16.00 WIB.
Ketika itu, penyidik sudah mengajukan 45 pertanyaan, terkait kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif terhadap Sekretaris DPRD Riau tersebut.
Hal ini dibeberkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Riau, Kombes Nasriadi, Senin (19/8/2024).
Dikatakan, Muflihun meminta pemeriksaannya dihentikan, lantaran ia harus ke Jakarta untuk mengurus rekomendasi pencalonan dirinya selaku bakal calon Walikota Pekanbaru.
“Mulai pemeriksaan pukul 09.30 WIB, saat pukul 16.00 WIB, saudara Muflihun memohon pemeriksaannya sebagai saksi dihentikan. Karena yang bersangkutan akan bertolak ke Jakarta untuk mengurus rekomendasi terkait pencalonan dirinya selaku bakal calon Walikota Pekanbaru,” terangnya.
Ia membeberkan, Muflihun dipanggil ke Polda Riau untuk dimintai keterangan adanya bukti penandatanganan 58 Nota Pencairan Dana (NPD) dan kwitansi panjar.
“Materi pemeriksaan terkait NPD dan kwitansi panjar yang melibatkan Edwin, Kasubag verifikasi yang bertugas membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dan input Buku Kas Umum (BKU),” pungkasnya. ***