
PEKANBARU – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau yang membidangi pemuda dan pendidikan, Ade Hartati, mengaku dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat..
Hal itu terkait dengan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Di mana salah pasalnya mengatur tentang alat kontrasepsi bagi remaja.
"Kami juga khawatir apabila PP ini diterapkan. Karena secara tidak langsung akan merusak generasi penerus bangsa. Kami minta Pemerintah Pusat jangan berkedok edukasi untuk merusak tradisi, budaya, dan norma-norma agama melalui aturan ini, " ujarnya, kepada GoRiau.com, Senin (19/8/2024).
Apalagi masyarakat Riau sangat kental akan adat dan agama. Sehingga pihaknya menolak PP tersebut disosialisasikan dan kemudian diterapkan di Bumi Lancang Kuning.
"Jadi kami harap kepada pemerintah pusat kembali kepada jalur yang benar sebagai pengayom, pendidik, dan pelindung bagi warga negaranya. Jangan malah merusaknya dengan aturan yang sangat bertentangan dengan adat dan norma-norma agama yang telah lama dipegang teguh oleh masyarakat," ujar Ade Hartati
Kepada Pemprov Riau, Ade Hartati mengimbau untuk tidak ikut serta dalam sosialisasi PP tersebut.
Sebab pihaknya cenderung menilai, hal itu adalah strategi untuk merusak adat dan norma-norma agama melalui edukasi. ***