BENGKALIS-GORIAU.COM - Belasan Pemuka Masyarakat Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tergabung dalam  Forum Komunikasi PemukaMasyarakat Tasik Serai (FKPMTS) mendatangi Mapolres Bengkalis, Rabu (2/4/2014) siang. Mereka mendesak agar Kepala Desa Tasik Serai, Umar,  yang ditahan terkait kasus menjual lahan, dibebaskan.

Mereka menilai dugaan kasus penerbitan surat tanah atau SKT yang dialamatkan kepada kades sangat tidak mendasar. Kades Umar menerbitkan SKT itu bukan disebabkan oleh kebijakan semena-semenaa, akan tetapi didasari demi memenuhi permintaan masyarakat.

Kepala Desa ditangkap lebih disebabkan karena tidak adanya ketidakpastian hukum status wilayah yang terjadi di Desa Tasik Serai. Sehingga menyebabkan aparatur Pemerintahan Desa menjadi terancam dalam rangka mengambil kebijakan untuk menerbitkan administrasi kepemilikan tanah kepada warga sebagai alas hak.

"Permasalahan ini hendaknya dilihat secara menyeluruh dan diselesaikanmelalui kebijakan dan kelembagaan. Sehingga tidak menjadi polemik yangmampu menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu jalannyapemerintahan dan pembangunan desa," ungkap Koordinator FKPMTS, Sukardikepada wartawan.

"Demi keadilan dan kebenaran, kami mendesak Kapolres Bengkalis untukmenghentikan penyidikan perkara terhadap Kepala Desa Tasik Serai,karena permasalahan kepastian hukum status dan batas kawasan yangberada di Desa Tasik Serai maupun di sekitar wilayah Desa Tasik Seraisampai saat ini belum diselesaikan oleh pemerintah sehinggamenimbulkan polemik terkait status dan batas kawasan. Segalatuduhan pada pasal yang digunakan pihak Kepolisian untuk menangkap,menahan dan menetapkan Kepala Desa Tasik Serai sangatlah mengada-ada,terlebih bila dihubungkan dengan jabatan, tugas, kewajiban dan fungsibeliau dalam mengambil kebijakan selaku kepala desa,"  timpal RizaZuhelmy, anggota Majelis Kerapatan Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.

Kepala Desa Tasik Serai, Umar ditangkap aparat Kepolisian berdasarkan surat yang dikeluarkan Polsek Pinggir Nomor : Sprin-Kap/47/III/2014/RESKRIM tertanggal 20 Maret 2014 dengan tuduhanmelakukan tindak pidana orang perorangan yang dengan sengaja melakukan tindakan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau orangyang membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Pasal 55, 56 KUHPidana.

Kemudian disusul oleh penangkapan oleh Polres Bengkalis Nomor:Sprin.Kap/43/III/2014/Reskrim pada 21 Maret 2014 dan langsung ditetapkan sebagai tersangka melalui surat yang dikeluarkan oleh Polres Bengkalis Nomor : STP.Asts/02/III/2014/Reskrim pada 21 Maret 2014 dengan tuduhan yang berubah menjadi Pasal 92 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 jo Pasal 56 KUHP, kemudian langsung melakukan penahan terhadap Kepala Desa Desa Tasik Serai berdasarkan surat yang dikeluarkan Polres Bengkalis nomor:  Sprin.Han/40/III/2014/Reskrim pada tanggal 22 Maret 2014.

Selain mendatangi Mapolres,  belasan massa FKPMTS juga berkeinginan melakukan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, tapi gagal. Kemudian menuju Kantor Bupati Bengkalis. Mereka berharap seluruh instansi yang terkait mengambil langkah-langkah kongkrit, cepat dan tepat dalam penyelesaian masalah ini, secara kebijakan dan kelembagaan hingga ke Kementerian Kehutanan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undanganyang berlaku.(jfk)

Punya info menarik di sekitar anda atau ingin berbagi berita silahkan sms ke 081275940999 atau via email: [email protected] (lengkapi data diri atau instansi untuk berita warga dan rilis)