
JAKARTA, GORIAU.COM - Hampir sepuluh tahun rakyat menuntut perbaikan kesejahteraan rakyat pada pemerintahan SBY. Sudah 15 tahun reformasi dan UUD Amandemennya gagal. Saat ini bukan waktunya lagi rakyat sekedar menuntut dan meminta, tapi rakyat harus bersatu bersika menentukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
''Ini tugas semua pihak untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Semua harus bersatu. Negara butuh GBHN yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat,'' demikian mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno seusai pra seminar Gerakan Pemantapan Pancasila di Jakarta beberapa waktu lalu melalui rilisnya kepada GoRiau.com, Senin (23/12/2013).
Menurutnya, GBHN itu menjadi tugas dari Sidang Istimewa MPRS yang digagas oleh semua kalangan pemuda saat ini.
Ia menegaskan sudah saatnya pemuda dari semua kalangan dan golongan bersatu menentukan masa depannya. ''Semua golongan tua tugasnya mengawal proses yang sedang diperjuangkan oleh para pemuda yang bergabung di dalam Komite Nasional Penyelamat Kedaulatan Rakyat,'' ujarnya.
Secara terpisah mewakili Komite Nasional Penyelamat Kedaulatan Rakyat (KN-PKR) Haris Rusli Moti menegaskan bahwa sudah waktunya rakyat tidak sekedar menuntut. Tetapi segera bersiap untuk membentuk kembali lembaga MPR yang sejati lewat Sidang Istimewa MPRS sesuai UUD'45.
''Hanya lewat sidang itu rakyat bersama-sama menentukan nasib jutaan kaum tani, kaum buruh, kaum miskin perkotaan. Kita rumuskan kembali sama-sama ekonomi, politik dan hukum Indonesia masa depan sesuai UUD'45,'' tegasnya di Jakarta, Sabtu (21/12/2013)
Budayawan Ratna Sarumpaet juga menegaskan bahwa tidak mungkin menyerahkan perumusan nasib rakyat dimasa depan pada MPR yang ada saat ini. ''MPR yang ada didalam sistim inilah yang telah meluluh lantakkan fondasi bernegara dan berbangsa UUD 45 yang asli dan Pancasila,'' tegasnya. (rls)