JAKARTA, GORIAU.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menyatakan PT Hutama Karya (Persero) selaku penanggung jawab proyek Trans Sumatera harus menyelesaikan 4 dari 22 ruas jalan tol pada tahun ini. Proyek jalan bebas hambatan sepanjang 2.700 kilometer (km) ditargetkan selesai seluruhnya pada 2025.


"Dibangun secara bertahap, terutama untuk jalur yang mendesak dan punya trafik padat, prioritasnya seperti ruas Palembang-Indralaya, Medan-Kualanamu, Pekanbaru-Padang, Pekanbaru-Binjai," ujar dia usai rapat koordinasi Pengembangan Trans Sumatera di Jakarta, Rabu (6/3/2013).


Dalam merealisasikannya, BUMN yang semula bergerak di bidang konstruksi ini dapat berkolaborasi dengan pihak swasta maupun perusahaan pelat merah lain. Namun untuk pengelolaan tol Trans Sumatera, pemerintah tetap menjadi hak Hutama Karya.


Hatta memastikan masalah pembebasan lahan yang kerap terjadi pada proyek infrastruktur relatif tak terlalu tinggi pada proyek ini. Salah satunya dikarenakan Kementerian Pekerjaan Umum telah selesai mengidentifikasi lahan-lahan yang akan digunakan.


Tak hanya itu, Hatta yakin pemerintah daerah setempat telah mempersiapkan kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan bebas hambatan itu.


"Di republik ini pembebasan lahan pasti ada masalah, tapi itu biasa karena tidak ada yang berjalan mulus. Tapi kalau di Sumatera, relatif jauh lebih mudah dibanding Jawa," ungkap dia.


Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pembangunan total 22 ruas jalan tol Trans Sumatera diperkirakan rampung pada tahun 2025.


"Pembebasan lahan dilakukan oleh Hutama Karya, dan kalau melibatkan BUMN biasanya bisa lebih fleksibel," kata dia.


Permodalan


Terkait permohonan penambahan modal lewat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun yang diajukan Hutama Karya, Hatta memastikan pemerintah akan memenuhi permintaan tersebut. Namun, proses pencairan dana akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan realisasi pembangunan proyek.


Hatta memperkirakan, total kebutuhan investasi untuk mendanai proyek tersebut sekitar Rp 90 triliun dengan asumsi biaya rata-rata Rp 30 miliar per kilometernya.


"Untuk kepastian anggaran masih ingin diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum terkait teknis detil dan lainnya. Tidak sampai ratusan triliun, kecuali kalau pembebasan lahan mahal sedikit. Tapi kalau Sumatera tidak lah," tandasnya.


Selain PMN, sumber pendanaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera akan diperoleh dari aksi korporasi, seperti pinjaman maupun penerbitan obligasi oleh Hutama Karya.


Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menambahkan, pinjaman dan obligasi tersebut akan sepenuhnya didukung oleh pemerintah. Namun untuk besarannya masih harus diperhitungkan kembali.


"Untuk besarannya, masih harus dijabarkan lagi mengikuti panjang jalan masing-masing ruas, sehingga baru bisa ditentukan komposisinya," jelasnya. (lec)