PEKANBARU – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Riau, KH Muhammad Mursyid, MPdI, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak memangkas anggaran pelayanan publik jika kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 50 persen diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

"Jika Inpres (Nomor 1 Tahun 2025) ini dijalankan, kita harapkan Pemda tidak memotong anggaran untuk pelayanan publik. Cukup kegiatan-kegiatan yang tidak substansial dengan situasi saat ini yang dikurangi," kata KH Mursyid kepada GoRiau.com, Senin (10/2/2025).

Mursyid menegaskan, semua pihak harus bijak dalam menyikapi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Pemangkasan Anggaran.

"Jika kita lihat, 16 sektor yang dipangkas dalam Inpres ini adalah kegiatan seremonial, ATK, sewa-menyewa, diklat, bimtek, dan lainnya. Artinya, tidak menyentuh sektor pelayanan publik," jelasnya.

Mengenai kekhawatiran bahwa pemangkasan TKD akan berdampak besar pada pembangunan infrastruktur daerah, Mursyid menyebut bahwa sektor pelayanan publik juga mencakup infrastruktur. Namun, menurutnya, proyek yang tidak mendesak bisa ditunda.

"Ada beberapa proyek infrastruktur yang masih bisa ditunda, terutama yang bukan prioritas," tambahnya.

Dorong Alternatif Pendanaan l

Mursyid menjelaskan, rasionalisasi anggaran saat ini berlaku di semua institusi negara, termasuk kementerian dan lembaga. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Artinya, yang terdampak bukan hanya daerah, tetapi juga kementerian dan lembaga negara lainnya," katanya.

Ia pun mendorong Pemprov Riau untuk mencari alternatif lain dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program pembangunan tetap berjalan.

"Kita berharap BUMN, BUMD, dan sektor swasta turut serta dalam membangun daerah," harapnya.

Mursyid juga mengajak semua pihak melihat kebijakan pemotongan TKD ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan nasional dan global.

"Kita doakan kebijakan ini efektif dan mampu menumbuhkan ekonomi nasional serta meningkatkan kemandirian bangsa. Mari kita kawal bersama agar tepat sasaran," ujarnya.

Isi Inpres 1/2025: Efisiensi Anggaran

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan ini menargetkan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun untuk daerah.

Beberapa poin penting dalam Inpres ini antara lain:

- Pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.

- Pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.

- Pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium berdasarkan Perpres mengenai Standar Harga Satuan Regional.

- Penghapusan belanja yang tidak memiliki output terukur.

- Fokus utama pada peningkatan kinerja pelayanan publik. ***