PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Lima Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menolak Rancanan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Peningkatan Anggaran Kegiatan Tahun Jamak 2013 - 2016 karena dianggap tidak memenuhi dasar-dasar keadilan dan pemerataan. Kelima Fraksi tersebut adalah, Fraksi Hanura Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi PDIP dan Fraksi Pelalawan Bersatu serta Fraksi Demokrat pembangunan.

Penilaian tersebut disampaikan fraksi-fraksi tersebut dalam sidang paripurna DPRD Pelalawan tentang Ranperda Peningkatan Anggaran tahun jamak 2013 – 2016, di Gedung DPRD Pelalawan, Rabu (5/6). Lima Fraksi DPRD Pelalawan ini menilai, dari Ranperda Multiyears yang diajukan pemerintah daerah Pelalawan tersebut, yang bernilai Rp. 875 Milyar, hampir separuhnya dialokasikan di dua kecamatan, yakni Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Langgam. "Padahal dalam prinsip pembangunan, jelas harus memenuhi unsur berkeadilan dan pemerataan," ujar juru bicara Fraksi Hanura Sejahtera Markarius Anwar.

Kelima Fraksi ini juga menilai, dengan anggaran Multiyears yang besar tersebut sementara hanya terfokus pada dua kecamatan saja, dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat Kabupaten Pelalawan. Padahal saat ini, ada empat (4) kecamatan yang sama sekali tidak mendapat porsi dalam anggaran tahun jamak ini. "Yakni kecamatan Teluk Meranti, kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Ukui," tandas Fraksi PAN yang disampaikan oleh Habibi Hapri.

Sementara untuk pembangunan gedung dan kantor terutama untuk pembangunan perkantoran dinas dan badan, kelima fraksi ini juga meminta pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali dan menundanya. Dalam Ranperda Multiyears ini, ada beberapa kantor dinas dan badan yang dilakukan pembangunan baru. Yakni, kantor Dinas PU, Dinas Pendidikan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Semua dinas dan badan tersebut, direncanakan akan dibangun kantor yang baru dan berlantai dua dan berlantai tiga.

Soalnya, sebut kelima Fraksi ini, kantor-kantor yang selama ini digunakan dinas dan badan tersebut, masih layak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ditambah lagi setiap tahunnya, biaya pemeliharan terhadap bangunan kantor tersebut tetap dianggarkan. "Selain pembangunan Kantor PU dan Kantor Dispenda Kabupaten Pelalawan, Fraksi PAN jelas akan menolaknya,” tegas Ketua Fraksi PAN Nazarudin Arnaz usai paripurna. Sementara untuk pembangunan Istana Sayap Pelalawan, semua Fraksi DPRD Pelalawan menyetujui dan menilai sudah merupakan kebutuhan yang mendesak.

Sementara Fraksi Partai Golkar sendiri menilai, bahwa usulan kegiatan tahun jamak ini merupakan bagian upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan kabupaten Pelalawan. Apalagi pembangunan jalan merupakan sarana kebutuhan dasar masyarakat. "Sedangkan pembangunan kantor dan gedung, merupakan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” papar Abdul Muzakir, juru bicara fraksi Golkar DPRD Pelalawan.

Untuk saran dan masukan, maka ke enam fraksi DPRD Pelalawan, sepakat agar pembangunan jalan dari Bandar Petalangan ke Pangkalan Lesung, pembangunan jalan dua jalur 4 KM di sorek Pangkalan Kuras, dan 2 KM di Ukui, supaya dimasukan dalam anggaran tahun jamak ini. "Kami juga bahwa menilai, bahwa Teluk Meranti harus diperhatikan pembangunannya. Seperti pembangunan jalan, jembatan serta penataan rumah-rumah penduduk dengan bermotifkan melayu, sebagai penunjang pengembangan wisata Bono yang sudah menjadi ikon kita,” sebut Indra Kampe, juru bicara Fraksi Pelalawan Bersatu.

Untuk pembangunan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP), semua fraksi mendukung dan mengapresiasi. Namun ada beberapa catatan yang diberikan fraksi-fraksi DPRD Pelalawan ini terkait hal ini. Diantaranya, lokasi STTP sebaiknya berada di ibukota kabupaten, serta masalah lahan dan status STTP tersebut, apakah berada di bawah yayasan atau berstatus negeri. "Ini harus diperhatikan agar ke depannya persoalan ini tak menjadi masalah hukum," terang fraksi-fraksi DPRD Pelalawan ini.

Disisi lain, kehadiran anggota DPRD Pelalawan dalam paripurna itu juga patut dipertanyakan. Pasalnya, dari 30 anggota DPRD Pelalawan, hanya ada 19 orang anggota termasuk dua pimpinan DPRD Pelalawan yang hadir. Artinya, ada 10 anggota DPRD Pelalawan lainnya yang tidak hadir dalam paripurna ini. Demikian juga dengan kepala dinas dan badan di lingkungan Pemkab Pelalawan, hampir semua kepala dinas, tidak hadir, hanya terlihat sekitar 4 kelapa dinas dan badan yang hadir.(ilm)