PEKANBARU – Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru Ia menyatakan pentingnya menyerahkan penanganan hukum sepenuhnya kepada pihak berwenang.

“Kita serahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum. Harapan kita, kejadian serupa tidak lagi terulang di pemerintahan kita,” ujar Rahman Hadi pada Selasa (3/12/2024).

Rahman juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan di tengah situasi yang sedang berlangsung.

“Tidak boleh ada kekosongan jabatan di pemerintahan, terutama kepala daerah. Pemerintah Pusat sudah mengambil langkah untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rahman mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjalankan tugas dengan jujur dan menjunjung tinggi integritas.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kita harus menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap kasus yang terjadi menjadi peringatan bagi semua pihak untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional.

“Ini adalah momentum bagi kita untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memastikan bahwa integritas menjadi landasan utama dalam melayani masyarakat,” pungkas Rahman Hadi.

Dengan situasi ini, Rahman optimis bahwa Riau dapat melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan profesional, demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa delapan pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (2/12/2024). Dalam operasi ini, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp3 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat.

Informasi yang diterima menyebutkan bahwa OTT ini tidak melibatkan pihak swasta, meskipun sebelumnya dilaporkan terdapat satu nama dari pihak luar pemerintahan yang turut diamankan.

Empat pejabat Pemko Pekanbaru yang dilaporkan sebelumnya berinisial RM, IP, X, dan NF, kini menjadi fokus pemeriksaan. Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, juga termasuk di antara pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengonfirmasi penangkapan Risnandar.

“Iya benar, Pj Wali Kota Pekanbaru ikut diamankan dalam operasi ini,” ujar Johanis, Senin (2/12/2024).

Namun, Johanis belum merinci apakah ada pihak lain yang terlibat atau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang barang bukti yang disita.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

Respons Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons cepat kasus ini. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan bahwa jika Risnandar terbukti bersalah, tindakan itu merupakan tanggung jawab pribadinya.

“Korupsi adalah pelanggaran serius yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika Risnandar bersalah, itu adalah tindakannya sendiri dan tidak mencerminkan institusi,” tegas Bima, Selasa (3/12/2024).

Bima menjelaskan, penunjukan Risnandar sebagai Pj Wali Kota didasarkan pada rekam jejaknya yang baik selama menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kemendagri.

“Saat di Kemendagri, Risnandar dikenal sebagai pegawai yang berprestasi dan tidak memiliki catatan buruk. Oleh karena itu, ia dipercaya untuk menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru,” tambah Bima.

Pengganti Sementara

Kemendagri memastikan pemerintahan di Pekanbaru tetap berjalan meskipun Pj Wali Kota terjerat kasus hukum.

“Hari ini, kami akan menunjuk seorang ASN pimpinan tinggi pratama untuk menggantikan posisi Pj Wali Kota Pekanbaru secara sementara,” ujar Bima.

Ia juga mengingatkan agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah.

“Ini adalah pengingat penting bagi semua kepala daerah untuk menjauhi korupsi dan menjalankan tugas dengan integritas penuh,” pungkasnya. ***