PEKANBARU – Pengamat hukum, Dr. Ragil Ibnu Hajar, menegaskan pentingnya langkah cepat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait pengangkatan Penjabat (Pj) Wali Kota dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru. Langkah ini dinilai mendesak untuk memastikan pemerintahan di Pekanbaru berjalan tanpa hambatan administratif.

“Kemendagri harus segera bertindak untuk menjaga stabilitas pemerintahan di Kota Pekanbaru. Kekosongan jabatan, khususnya Sekda, tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan jalannya roda pemerintahan,” ujar Dr. Ragil kepada GoRiau.com, Selasa (3/12/2024).

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah kasus di Kota Pekanbaru.

“Proses hukum harus kita hormati bersama. Namun, pemerintahan tetap harus berjalan sesuai aturan meski ada kekosongan jabatan,” tambahnya.

Apresiasi Terhadap Langkah KPK

Dr. Ragil mengapresiasi langkah KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Pekanbaru dan wilayah Riau lainnya. Menurutnya, operasi bersih-bersih ini menjadi momen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan kedepannya.

“Langkah KPK ini sangat tepat sebagai momentum untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Institusi lain seperti kejaksaan dan kepolisian juga harus terus menjaga integritas pelayanan publik agar menjadi peringatan bagi oknum-oknum nakal di pemerintahan,” tegasnya.

Ia berharap langkah strategis Kemendagri dan sinergi dengan institusi penegak hukum dapat membawa perubahan signifikan, menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional, baik di Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau secara keseluruhan.

“Harapan kita, langkah ini bisa menjadi awal bagi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat,” pungkas Ragil. ***