JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun kurungan bui kepada eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dikutip dari detikcom, majelis hakim yang diketuai Saifuddin Zuhri menyatakan Nurhadi terbukti menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp49 miliar terkait penanganan perkara di MA.

''Mengadili, menyatakan terdakwa 1 Nurhadi dan terdakwa 2 Rezky Herbiyino secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, beberapa kali, dan terus menerus,'' ujar hakim ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan surat putusan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (10/3/2021).

''Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan,'' lanjut hakim Saifudin.

Dalam sidang ini, Nurhadi divonis bersama menantunya, Rezky Herbiyono. Rezky juga divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Nurhadi tidak menerima uang suap atau gratifikasi secara langsung. Namun, melalui menantunya Rezky Herbiyono. Sebab, Nurhadi mengetahui Rezky memanfaatkan jabatan Nurhadi selaku Sekretaris MA dan membantu Hiendra Soenjoto mengurus perkara.

''Bahwa majelis hakim berpendapat terdakwa 2 (Rezky Herbiyono) telah memanfaatkan jabatan terdakwa 1 (Nurhadi). Meskipun terdakwa 1 tidak menerima suap secara langsung. namun dia mengetahui status Sekretaris MA dimanfaatkan oleh menantunya yaitu terdakwa 2, di antaranya dengan ada bukti chat BBM di mana terdakwa 2 meminta cek dicoret dan distempel lagi ke Hiendra Soenjoto,'' kata hakim anggota Duta Baskara.

Selain itu, Nurhadi dinilai hakim turut serta dalam setiap kegiatan Rezky. Oleh karena itu, hakim menyatakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono menerima suap Rp35 miliar dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto terkait pengurusan perkara PT KBN vs PT MIT di PN Jakut.

''Menimbang bahwa sehingga demikian meskipun terdakwa 1 (Nurhadi) tidak menerima langsung uang, namun karena terdakwa 2 telah mengetahui memanfaatkan jabatannya, maka secara langsung terdakwa 1 menerima suap dari Hiendra Soenjoto melalui terdakwa 2 sebesar Rp35.726.955.000 dari Hiendra Soenjoto. Menimbang unsur menerima hadiah atau janji telah dipenuhi di diri terdakwa,'' tegas hakim.

Diketahui, jumlah suap yang diterima Nurhadi dan Rezky dalam tuntutan jaksa suap yang diberikan Hiendra Soenjoto senilai Rp45.726.955.000. Namun, yang terbukti Rp35.726.955.000.

Berkurangnya Rp10 miliar ini dirincikan hakim karena ada pengembalian uang yang dilakukan Rezky ke Hiendra. Pengembalian ini terjadi saat perkara Hiendra melawan PT KBN kalah di MA.

''Menimbang bahwa oleh karena upaya hukum PK yang diajukan PT MIT ditolak MA RI sesuai dengan putusan PK tahun 2015 18 juni 2015, maka Hiendra Soenjoto meminta terdakwa 2 dengan mengirimkan somasi agar uangnya dikembalikan. Namun oleh karena uang yang diterima terdakwa 2 telah dipakai, kemudian terdakwa 2 menggantinya dengan sertifikat kebun kelapa sawit di Padang Lawas, Sumut sebanyak 11 sertifikat pada tahap pertama. Oleh Hiendra Soenjoto diagunkan senilai Rp10 miliar dianggap lunas dan telah dikembalikan,'' jelas hakim.***