DUMAI, GORIAU.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang uji emisi gas buang. Namun, usulan belum dapat disahkan oleh DPRD Dumai dikarenakan legislatif Kota Dumai melalui Komisi III menilai Ranperda tersebut mesti dilengkapi dengan hasil kajian dari akademisi.

Menurut Dishub Dumai, sesuai pasal 210 - 212 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, mengamanahkan bahwasanya setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang, serta pemilik kendaraan tersebut wajib mencegah terjadinya pencemaran udara termasuk kebisingan.

"Kita akan lengkapi Ranperda tersebut dengan hasil kajian akademik agar dapat disahkan dan diaplikasikan dalam bentuk Perda Kota Dumai tahun ini," ungkap Indra Saputra, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Dishub Dumai, kepada GoRiau.com Minggu (10/11/2013).

Ditambahkan Indra. Hal itu (kajian akademik) sudah disampaikan kepada salah satu Perguruan Tinggi di Pekanbaru, dan kajian segera dilaksanakan. Kajian Akademisi tersebut memuat hal-hal yang berdampak dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan lainnya.

Terpisah Satlantas Polres Dumai menyebutkan jumlah kendaraan baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4) yang teregistrasi dalam wilayah hukum Polres Dumai selama tahun 2012 ada sebanyak 11.206 unit R2 ditambah 542 unit R4. Sedangkan hingga bulan September 2013 ini, jumlah kendaraan bermotor yang teregistrasi sebanyak 8. 138 unit dengan rincian 7.808 unit R2 dan 330 R4.

"Satlantas Polres Dumai belum ada informasi dan koordinasi tentang Ranperda tersebut, namun pada dasarnya mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun. Sedangkan mengacu UU No. 22 Tahun 2009, Polisi berwenang dalam melakukan uji fisik kendaraan bermotor adalah untuk registrasi dan identifikasi kendaraan. Polisi memberikan jaminan keabsahan kendaraan," ujar Kepala Satlantas, Polres Dumai AKP Jaka Wahyudi.(egy)