TEMBILAHAN- Salah dalam menjalankan kebijakan dapat membuat terjeblos ke jeruji besi, untuk itu, pejabat diingatkan untuk bekerja dengan menuruti peraturan yang berlaku.

Hal itu, seperti yang dikatakan Bupati Inhil, HM Wardan saat menandatangani Nota Kesepakatan Tentang Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di aula lantai lima Kantor Bupati, Kamis (30/3/2017).

''Kepala OPD untuk secara konsisten mematuhi nota kesepakatan yang ditandatangani. Dengan ini, tingkatkan koordinasi lintas institusi. Pahami benar aturan hukumnya, sebelum mengambil kebijakan. Jangan sampai mengambil kebijakan yang bertentangan, ujar Bupati kala itu.

Ia juga menambahkan, keberhasilan kinerja Pemerintahan, seperti dalam pembangunan dan pelayanan publik berjalan beriringan dengan aturan yang berlaku.

''Tentunya keberhasilan tersebut senantiasa mengacu dengan aturan yang bersifat preventif dan persuasif, pendampingan hukum, monitoring serta evaluasi yang dilakukan'' lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menyebut, dengan penandatanganan nota kesepakatan TP4D, kedepan, tentu akan dapat memberikan penerangan hukum terkait materi perencanaan, pelelangan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, tertib administrasi dan pengelolaan uang negara.

''Ini (penandatanganan nota kesepakatan TP4D, red) juga berguna untuk mengantisipasi masalah dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan instruksi Presiden yang telah dikemukakan beberapa waktu lalu,'' sambungnya.

Selain itu, kehadiran TP4D, dikatakannya juga merupakan solusi atas kekhawatiran pengambilan kebijakan, baik oleh Penguasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Sehingga, dapat mendorong penyerapan anggaran pada setiap OPD yang memberi imbas positif terhadap pembangunan daerah.

''Ini juga merupakan sarana strategis, dalam upaya menjalin koordinasi dan sinergitas. Kehadiran TP4D merupakan solusi kekhawatiran yang membuat penyerapan anggaran rendah,'' katanya.

Jika dilihat dari sisi hukum, dikatakan Bupati penandatanganan TP4D ini juga dapat dijadikan sebagai langkah antisipatif atas tindak pidana korupsi di tubuh Pemerintah Kabupaten Inhil.

''Sebab, dengan keragu-raguan akan membuat pembangunan tidak maksimal, pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat terhambat, pelayanan publik tidak berjalan. Sementara, tuntutan masyarakat terhadap pembangunan semakin besar, begitu juga dengan kesejahteraan dan pelayanan publik. Maka, sekali lagi saya minta, agar Aparatur Sipil Negara harus tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya tanpa adanya keraguan,'' tukas HM Wardan.

Menambahkan itu, Kepala Kejari Inhil, Lulus Mustofa mengatakan akan selalu memberikan bantuan kepada Pemkab dalam hal melaksanakan pekerjaan kepemerintahan.

''Tolong sekiranya bila ada keraguan dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan aturan, tugas pokok dan fungsi, kita dapar duduk bersama,kita bahas bersama, bagaimana yang harus kita jalankan , jangan sampai kita melawan aturan atau hukum yang ada,'' ujar Lulus Mustofa.

Usai sambutan, Bupati Inhil, HM Wardan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Lulus Mustofa menandatangani nota kesepakatan TP4D secara serentak dengan disaksikan oleh para hadirin.(adv)