PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Proyek Pembangkit Listerik Tenaga Gas (PLTG) Langgam, Kabupaten Pelalawan yang akan dioperasikan oleh PT. Navigate nilai anggarannya diklaim masih 'misterius'. Besarannya tidak jelas dan kondisi ini dipertanyakan oleh Fraksi Demokrat Pembangunan DPRD Pelalawan.

Fraksi Demokrat Pembangunan DPRD Pelalawan juga menanyakan soal pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTG di Langgam yang operasionalnya nanti akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT Navigate selaku perusahaan konsorsium yang dipercayai. Nantinya, listrik tersebut akan disuplay ke PLN untuk masyarakat.

"Sampai sekarang, kami dari Fraksi Demokrat Pembangunan memang sama sekali belum mendapat laporan resmi dari pemerintah daerah terkait pembangunan PLTG di Langgam atau yang sekarang disebut dengan Langgam Power itu. Seharusnya, fraksi kami juga harus tahu soal pembangunan PLTG di Langgam itu karena kami kan wakil rakyat yang harus bisa menjelaskan kepada masyarakat soal pembangunan PLTG itu," kata Ketua Fraksi Demokrat Pembangunan DPRD Pelalawan Drs H Abdul Anas Badrun pada sejumlah media, kemarin.

Anas mengatakan bahwa dirinya juga memantau kegiatan Bupati dalam beberapa bulan terakhir ini yang terlihat sibuk sekali untuk mengurus PLTG. Hal ini jelas menjadi tanda tanya Fraksi Demokrat Pembangunan, karena sebenarnya PLTG tersebut apakah kewenangan Bupati atau BUMD.

"Kalau memang BUMD yang mengelola dengan PT Navigate maka DPRD akan meminta pertanggung jawaban soal berapa bersen saham yang akan ditanamkan ke perusahaan konsorsium di Langgam power itu. Selain itu juga akan dipertanyakan soal apa keuntungan yang akan diperoleh oleh masyarakat jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, dan bagi pemerintah daerah sendiri apa-apa saja yang akan didapat dari keuntungan PLTG selain dari sumber daya energi listrik," ungkapnya.

Soalnya selama ini, lanjutnya, ada kesan seolah-seolah Pemerintah Daerah yang sibuk. Padahal kalau memang BUMD yang bertanggung jawab, kenapa harus Bupati yang sibuk bukannya BUMD. Dan bagaimana nanti pertanggungjawaban BUMD kepada Pemerintah Daerah dan seperti apa bentuk pertanggung jawabannya jika PLTG ini sudah berjalan. "Kami selaku anggota dewan juga kan harus paham dan mengerti soal-soal ini," tandasnya.

Ditambahkannya, dirinya menyayangkan kenapa PLTG ini tidak melibatkan DPRD untuk membicarakan setiap permasalahan, terutama dari komisi B karena ini merupakan tanggung jawab keuangan. Intinya, jangan hanya memberikan bantuan anggaran yang besar saja tapi kenyataannya tidak ada perolehan manfaat dari mega proyek itu.

"Saya hanya mengingatkan, kalau bisa BUMD harus menyampaikan kajian terhadap untung dan ruginya dalam usaha patungan yang disebut Langgam Power tersebut kepada kita di Legislatif. Jangan nanti saat timbul masalah, baru DPRD dilibatkan," pungkasnya.(ilm)