TELUKKUANTAN – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau Sahroni menyatakan telah menetapkan Muslim sebagai tersangka dugaan korupsi Hotel Kuansing. Kendati sudah menjadi tersangka pada Senin (26/5/2025), Muslim belum ditahan.

"Berdasarkan dua alat bukti yang telah cukup, maka penyidik menetapkan seorang tersangka inisial M," kata Sahroni dalam keterangan resminya kepada GoRiau.com, Selasa (27/5/2025) siang di Telukkuantan. Muslim ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat Nomor : B-1378/L.4.18/05/2025 tanggal 26 Mei 2025.

Sahroni didampingi Kasi Pidsus Andre Antonius mengatakan dugaan korupsi yang menjerat Muslim yakni penyimpangan dalam penganggaran kegiatan pembebasan tanah di samping Gedung Abdoer Raug untuk pembangunan Hotel Kuansing tahun 2013 dan pembangunan Hotel Kuansing 2014 pada DPRD Kuansing.

Dalam penyidikan perkara ini, Kejari Kuansing telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi, ahli pidana, ahli perhitungan kerugian negara dan lainnya.

"Bahwa sebelum dilakukan penetapan sebagai tersangka, penyidik terlebih dahulu berkordinasi dan melakukan ekspose dengan pimpinan di Kejaksaan Tinggi Riau," ujar Sahroni didampingi Kasi Intel Eliksander Siagian

Menurut Sahroni, peran Muslim dalam perkara ini adalah Ketua DPRD Kuansing sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang mengesahkan penganggaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan hotel tahun 2013 dan pembangunan Hotel Kuansing tahun 2014 tanpa adanya pembahasan bersama anggota DPRD lainnya.

"Serta mengesahkan penganggaran tersebut tanpa adanya dibentuk BUMD dan Perda penyertaan modal sebelum adanya pembangunan tersebut sehingga diduga melanggar kententuan peraturan perundang-undangan," kata Sahroni.

Adapun aturan yang dilanggar yakni Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 152 dan 153, Peraturan Pemerintah Nomo 12 tahun 2018 tentang pedoman tatib dewan provinsi/kab/kota.

"Bahwa terhadap tersangka M belum dilakukan penahanan karena hak-hak tersangka harus dipenuhi yakni harus adanya penasehat hukum pada saat pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka, jika hal tersebut telah terpenuhi maka penyidik akan mengambil sikap dalam perkara tersebut," kata Sahroni.

Muslim disangkakan melanggar pasal Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor  20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 jo pasal 64 KUHP.***