PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Pelalawan akhirnya sepakat untuk tidak lagi menganggarakan pembayaran eskalasi hasil pekerjaan multiyear tahun 2007-2009. Hal ini karena mereka menilai belum adanya kekuatan hukum tetap atau belum ingkrah dari putusan Mahkamah Agung (MA).

"Benar, kita memang belum menganggarkan pembayaran eskalasi pekerjaan multiyear tahun 2007-2009. Soalnya, meskipun menang di tingkat Pengadilan Negeri dan Tinggi, tapi sampai saat ini hasil putusan MA belum keluar dan belum ingkrah," terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Pelalawan, Ir Syahrul, pada sejumlah media, Senin (2/9/2013).

Syahrul mengatakan karena itu dalam APBD Perubahan ini pihaknya dari TAPD dan Banggar DPRD dari hasil kesepakatan bersama berdasarkan hasil putusan MA maka eskalasi pembayaran pekerjaan proyek multiyear tidak dianggarkan di APBD Perubahan tahun ini.

"Rencananya, dana eskalasi itu baru akan dibahas di pembahasan APBD Murni tahun anggaran 2014 mendatang. Sebab kemungkinan pada saat itu, hasil putusan MA sudah keluar dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun untuk besarannya sendiri tidak diketahui secara pasti, apakah masih sesuai dengan gugatan kontraktor sebesar 56 Milyar atau tidak karena hasil putusan MA belum diketahui," bebernya.

Namun yang pasti, sambungnya, jika hasil gugatan itu dimenangkan oleh kontraktor di MA dan pemerintah harus membayarkan eskalasi pekerjaan proyek Multiyears tahun 2007-2009 itu, maka setidaknya ada prasyarat yang harus dipenuhi. Diantaranya yang pertama bisa dibayarkan jika sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah dan juga pembayaran harus melalui hasil audit BPKP untuk menentukan besaran pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah ke kontraktor.

"Yang jelas mungkin bisa kita anggarkan di APBD Murni tahun anggaran 2014 mendatang, dan kalau memang belum ingkrah maka dana tersebut kita simpan dulu. Selain itu, untuk pembayarannya sendiri apabila kita kalah dalam gugatannya maka yang pasti pembayarannya kemungkinan besar akan melalui hasil audit BPKP guna menentukan besaran pembayaran yang harus dibayarkan oleh Pemkab terhadap hasil pekerjaan proyek tersebut nantinya," ujarnya.

Pembayaran eskalasi pekerjaan proyek multiyears tahun 2007-2009 ini, lanjutnya, harus dibayarkan oleh Pemda setelah sebelumnya ada 4 perusahaan yang melakukan gugatan eskalasi di pengadilan. Gugatan mereka mulai dari tingkat pengadilan negri setempat sampai ke tingkat pengadilan tinggi dimenangkan.

"Saat ini, gugatan eskalasi empat perusahaan tersebut memasuki tahap ketiga yakni ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung agar memiliki kekuatan hukum tetap setelah hasil putusan MA keluar nantinya. Ke empat perusahaan yang melakukan gugatan itu diantaranya PT. Adhi Karya, PT Wahana Jaya Prima, PT. Trifa Abadi dan PT Idee Murni Pratama," tutupnya.(ilm)