BENGKALIS-Adanya rekomendasi Panitia Kusus (Pansus) DPRD Bengkalis tahun 2015 terhadap personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis, khususnya untuk ketua kelompok kerja (Pokja), dinilai sejumlah kalangan tidak mengikat secara hukum.

Seperti dikatakan Pemerhati Pembangunan Kabupaten Bengkalis, Wan M Sabri kepada sejumlah wartawan, Rabu (22/2/2017), kinerja Pansus ULP Bengkalis patut diapresiasi terkait adanya persoalan di dalam ULP Bengkalis tahun 2015. Sehingga keluar rekomendasi Pansus ULP yang ditujukan kepada sejumlah pejabat Pokja saat itu. Namun Rekomendasi itu tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum

Menurutnya, rekomendasi itu sifatnya tidak mengikat kepada pejabat Pokja untuk kembali menjabat sebagai Ketua Pokja pada tahun ini. "Terkecuali rekomendasi Pansus ULP Bengkalis meminta agar sertifikat ketua Pokja dicabut oleh pihak memiliki kewenangan dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa (LKPP). Selagi sertifikat tidak dicabut, masih sah menjabat sebagai ketua Pokja, tergantung kepada Bupati," ujar.

Ia juga menyebutkan, apabila Bupati Bengkalis kembali menunjuk atau memilih mantan ketua pokja atau berdasarkan pejabat yang masuk dalam daftar di dalam rekomendasi Pansus ULP Bengkalis tersebut, itu adalah hak bupati sebagai kepala daerah.

"Jika memiliki kemampuan berdasarkan pengalaman dan memiliki sertifikat pokja, itu sah-saja," tutup. *** #BENGKALIS