PEKANBARU - Beredar informasi penarikan sertifikat tanah seiring dengan terbitnya peraturan menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) atau BPN (Badan Pertanahan Nasional), membuat masyarakat khawatir, BPN Kota Pekanbaru menegaskan saat ini belum ada penarikan sertifikat tanah seperti kabar yang beredar.

Belum lama ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Dimana, dalam peraturan tersebut mengatur pelaksanaan sistem elektronik untuk pendaftaran tanah diantaranya yaitu penerbitan sertifikat tanah elektronik.

Kemudian informasi penarikan itu tersampaikan dengan tidak sempurna melalui media sosial, maupun WAG (WhatsApp Group). Dimana masyarakat menilai penarikan akan segera dilakukan, sehingga membuat masyarakat khawatir sertifikat milik mereka disalahgunakan, atau dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

Meluruskan informasi tersebut, Kantor BPN Kota Pekanbaru melalui Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Nasep Vandi Sulistiyo, menyampaikan terkait sertifikat elektronik itu, Kementerian ATR/BPN masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat, maupun internal kementerian dan jajarannya.

Sosialisasi bertujuan agar masyarakat bisa memahami dan tidak terkejut apabila aturan yang dikeluarkan Kementrian ATR/BPN itu dilaksanakan.

"Diharapkan dengan sosialisasi tersebut masyarakat tidak kaget dan bisa memahami bagaimana bentuk dan manfaat dari sertifikat tanah elektronik," ujar Nasep kepada GoRiau.com, Kamis (18/2/2021).

Selanjutnya Nasep juga membantah adanya penarikan sertifikat fisik yang saat ini digunakan oleh masyarakat, untuk menandakan kepemilikan tanah.

"Sehubungan dengan isu akan dilakukan penarikan sertifikat yang ada di masyarakat, kami tegaskan hal tersebut tidak benar. Sertifikat Hak Atas Tanah yang ada saat ini tidak akan ditarik oleh BPN, karena masih tetap berlaku," tegasnya.

Nasep menjelaskan, setelah penerapan Peraturan Menteri. ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 efektif dilaksanakan, penggantian sertifikat hanya dilakukan pada saat layanan pemeliharaan data. Itulah sebabnya, tidak disiapkan mekanisme dan biaya untuk masyarakat yang mengajukan sendiri.

"Penggantian sertipikat menjadi elektronik, tidak ada biaya yang dibebankan ke masyarakat. Pelaksanaannya nanti sertifikat analog akan disimpan di Kantor Pertanahan sebagai warkah, sehingga apabila dilakukan transaksi pemeliharaan data, output yang diterima oleh masyarakat adalah sertifikat elektronik," tutupnya. ***