PEKANBARU, GORIAU.COM - Sidang kasus bioremediasi CPI atas terdakwa Kukuh Kertasafari di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat masih menyisahkan kontrofersi. Sidang ini sebelumnya diselenggarakan hingga dini hari dan baru pertama terjadi sepanjang sejarah persidangan nasional.

Pengacara karyawan CPI, Maqdir Ismail dalam surat elektroniknya, Kamis (13/6/2013), mengatakan, sidang yang diketuai oleh Sudharmawati Ningsih dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) ketika itu, terasa seperti kuliah bidang studi teknologi bioremediasi.

Para JPU seolah menjadi para pakar bioremediasi yang mengurai teknis dan prosedur bioremediasi dan menjelaskan aspek-aspek pelanggaran proses bioremediasi yang telah dibuat dalam proyek ini dengan acuan keterangan Edison Effendi.

Ketika itu, JPU menuntut terdakwa Kukuh dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan di RUTAN. JPU juga menuntut pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.

Pengacara karyawan CPI, Maqdir Ismail menilai bahwa dasar tuntutan jaksa terhadap Kukuh nyata-nyata telah mengabaikan peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan mengorbankan akal sehat.

Menurut Maqdir, sesuai dengan pasal 63 UU 32/2009 jika jaksa bermaksud memeriksa kasus ini sebagai kasus pelanggaran peraturan di bidang lingkungan, maka Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) adalah pihak yang paling berwenang sesuai undang-undang sekaligus berkompeten untuk menentukan pelanggaran aturan di bidang ini.''

''Dalam penanganan dugaan adanya tindak pidana lingkungan, maka peraturan yang wajib dirujuk adalah UU 32/2009 karena UU 32/2009 merupakan lex specialis terhadap UU lain dalam hal pidana lingkungan. Pakar hukum dari UNPAR, Asep Warlan Yusuf pun telah menjelaskan hal ini di muka persidangan,'' ungkap Maqdir.

''Sebagai penegak hukum, jaksa sudah semestinya mengacu kepada perundang-undangan ini sehingga harus berkoordinasi dengan KLH sebagai pihak yang berwenang. Jika jaksa lebih percaya kepada keterangan Edison Effendi, ahli yang sarat dengan konflik kepentingan, yang pernah dua kali gagal tender proyek bioremediasi di CPI, pernah mengancam karyawan CPI, pernah berbohong di muka persidangan, justru tindakan jaksa ini melanggar hukum dan layak dipertanyakan alasan sesungguhnya,'' ungkap Maqdir.

Maqdir menilai jaksa ngotot ingin membuktikan bahwa penetapan Kukuh sebagai tersangka sudah didasari bukti. Padahal kalau kita tinjau lagi faktanya tampak sekali kejanggalan yang terjadi manakala di gedung bundar jaksa penyidik Amarullah ditanya oleh Kukuh kenapa dirinya menjadi tersangka. Lalu Amarullah memanggil jaksa penyidik Sugeng Soemarno dan menanyakan hal tersebut. Malah Sugeng balik bertanya ke Kukuh bukankah Kukuh adalah team leader bioremediasi? Yang dijawab Kukuh bukan tapi team leader produksi. Namun pembicaraan tidak berlanjut karena Sugeng permisi ke tempat lain dan tidak ada tindak lanjut lagi.

''Bagaimana mungkin seorang penyidik masih bertanya seputar identitas seseorang yang sudah dijadikan tersangka suatu tindak pidana oleh penyidik itu sendiri? Tentulah hal ini menunjukkan bahwa penyidik telah ceroboh dan tidak cermat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikannya,'' ujar Maqdir.

Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus ini sejak bulan Maret 2012 padahal uji lab untuk yang konon dilakukan Edison Effendi di lab dadakan di kantor Kejagung baru bulan Juni 2012 bahkan perhitungan kerugian negara baru disampaikan BPKP atas permintaan Kejagung pada bulan Nopember 2012. Artinya para karyawan dan kontraktor ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik jauh sebelum ada bukti permulaan yang cukup.(fzr)