PEKANBARU - Setelah didesak beberapa kali, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akhirnya menyerahkan draft Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021. 

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, setelah menerima draft tersebut DPRD akan segera melakukan verifikasi terkait arah penggunaan anggaran tersebut.

"Kita akan lihat, sisi apa saja yang tidak sesuai dengan janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota, ini nanti akan kita coret," kata Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, Selasa (03/11/2020).

Dilanjutkannya, memang penyerahan draft KUA-PPAS dari pemerintah ini terhitung terlambat, karena seharusnya sudah diserahkan bulan Juli akhir, namun KUA-PPAS itu baru diterima pada akhir Oktober 2020 ini.

"Kita sudah surati Pemko dua kali, Alhamdulillah kemarin sudah diserahkan, rabu atau kamis yang lalu. Hari ini sudah ada, sesuai rapat Banmus kita menyerahkan ke Komisi untuk bisa dibahas, silahkan komisi memanggil OPD terkait untuk menanyakan KUA-PPAS ini apa sebenarnya diprioritaskan Pemko dan apa yang diinginkan masyarakat Pekanbaru, kita lihat nanti bagaimana sinkronisasinya," ungkapnya.

Hamdani menjelaskan, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru disisa jabatan satu setengah tahun ini. Yang paling krusial adalah banjir dan sampah.

"Dua hal itu harus segera dituntaskan dalam satu setengah tahun ini, dan masih banyak lagi PR-PR lainnya," tegasnya. 

Kemudian, Hamdani mengaku tidak ingin ada kegiatan yang tunda bayar di tahun 2021 ini, karena itu akan membuat terhambatnya pembangunan. 

Sementara itu, untuk anggaran penanganan Covid-19 di Pekanbaru, poltisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa hal tersebut sudah dimasukan kedalam APBD 2021. Agar penanganan lebih efektif, Hamdani meminta Pemko Pekanbaru membuat Perda terkait dengan Covid-19.***