PEKANBARU – Pimpinan PT SBAL Asiong akhirnya berubah pikiran dan mau menyerahkan sertifikat tanah masyarakat setelah ketua komisi III DPRD Riau H Edi Basri dengan nada tinggi mengatakan tak ada alasan PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) menahan sertifikat tanah masyarakat Desa Koto Aman Kabupaten Kampar setelah hutang masyarakat membangun kebun kelapa sawit pola bapak angkat lunas.

"Serahkan saja sertifikat 1298 hektar ini kredit sudah lunas kemitraan sudah selesai dan HGU bapak aman secara hukum karena sudah bangun kebun masyarakat, kalau ada persoalan yang membuat bapak berat menyerahkan sertifikat ya jelaskan, minta klarifikasinya, tapi jangan pula bapak ajak masyarakat ke warung lalu bapak hitung sebagai hutang, artinya jangan nota yang dibuat-buat," kata Edi Basri dengan nada tinggi saat RDP dengan pimpinan PT SBAL, Senin (15/9/2025).

Politisi Gerindra asal Kampar ini menyatakan apa yang disampaikannya itu merupakan keinginan anggota DPRD Riau," Jadi kami di DPRD ini bisa tegas juga," ucapnya.

Menurutnya masyarakat tidak mau lagi bermitra dengan PT SBAL itu adalah hak mereka dan tak ada hak PT SBAL memaksanya terus bermitra dengan cara menahan sertifikat tanah." Bapak sebagai bapak angkat kalau ada anak yang nakal tidak mau lagi bermitra sama bapak ya sudahlah biarkan mereka mandiri," ujarnya.

Edi berjanji setelah sertifikat tanah itu diserahkan ke masyarakat jika ada yang menuntut PT SBAL ia siap menghadapinya."Saya bantu bapak kalau ada kelompok masyarakat yang menuntut bapak soal sertifikat, saya di depan," tegas Edi.

Edi pun meminta Asiong melihat dimana ia berbicara karena beda cara bicara dengan legislatif, eksekutif dan masyarakat.

"Dengan kami atau kadis mungkin masih bisa kami tahan tapi kalau bapak ngomong dengan masyarakat bapak bisa kena lempar tadi," ujar Edi.

Asiong pun menanggapi, menurutinya, perusahaan ingin menyerahkan sertifikat tersebut tanpa ada masalah di belakang hari.

''Kita sebagai pengusaha kan harus ada hitam diatas putih karena yang kita hadapi adalah masyarakat mereka ada beberapa kelompok kitakan tak tahu nanti kita lagi yang dikejar,'' ujarnya.

Edi pun menjawab itu persoalan teknis prinsipnya dulu seperti pernyataan dari PT SBAL tidak keberatan menyerahkan sertifikat diatas hitam putih dan disaksikan oleh pemerintah yang bisa menjamin," Disaksikan oleh instansi terkait dan dibubuhkan tanda tangan, sepakat pak? Tanya Edi."Ia pak," jawab Asiong. ***