PEKANBARU, GORIAU.COM - Aparat Kepolisian Daerah Riau menjadwalkan pemanggulan untuk pemeriksaan kedua Wakil Bupati Pelalawan, Marwan Ibrahim, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja pekan depan (Senin 11/8/2013). Sebelumnya pejabat ini juga telah menjalani pemeriksaan perdana tanpa komentar kepada wartawan.

"Kami merencanakan untuk memeriksa kedua kalinya Wabup Pelalawan pada Senin mendatang (11/11)," kata Kasubdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau Komisaris Yusuf kepada wartawan di Pekanbaru, Jumat siang (8/11/2013).

Marwan Ibrahim pada Kamis (7/11) telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk yang pertama kalinya di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau. Wabup Pelalawan ini diperiksa selama lebih delapan jam dengan didampingi tim kuasa hukumnya.

Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau telah menetapkan status tersangka untuk Wakil Bupati Pelalawan sejak akhir Oktober 2013 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja di Pelalawan.

Untuk diketahui, bahwa penyidikan dugaan korupsi tersebut sudah lama dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus dimana telah ditetapkan lebih dulu empat orang sebagai tersangka dan menjadi terdakwa.

Mereka adalah Syahrizal Hamid selaku mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan, Tengku Alfian (mantan Staf BPN Pelalawan), Lamuddin (mantan Kadispenda Pelalawan), dan Al Azmi. Kemudian penyidik juga sudah menetapkan tiga tersangka lagi yakni Rahmad, Tengku Kasroen, dan termasuk Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim.

Dalam dakwaan untuk Syahrizal Hamid dan sejumlah terdakwa lainnya pada kasus yang sama, perkara itu diindikasi telah merugikan negara sebesar Rp38 miliar. Kasus tersebut bermula dari tahun 2002 hingga 2011 dimana Pemkab Pelalawan berencana membangun gedung perkantoran pemerintahan dengan nama Gedung Bhakti Praja.

Untuk pembangunan ini, pemkab membeli lahan kebun kelapa sawit milik PT Khatulistiwa Argo Bina, Logging RAPP RT 1 RW 2 Dusun I Harapan Sekijang, seluas 110 hektare dengan harga Rp 20 juta per hektare. Ketika itu, Marwan Ibrahim yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah menyetujuinya.

Namun permasalahan timbul ketika lahan tersebut diurus ulang atas nama keluarga terdakwa Syahrizal. Ganti rugi ini dilakukan lagi dari tahun 2007 hingga tahun 2011, sehingga biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan dana APBD tiap tahunnya beragam.(fzr/ant)