DUMAI, GORIAU.COM - Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resort (polres) Dumai melakukan pemeriksaan terhadap sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Dumai , Asyari Hasan beserta bendaharanya, Tatik. Pihak penyidik memanggil kedua terlapor sebagai saksi atas laporan dari salah seorang wartawan beberapa waktu lalu.

“Kita masih lakukan pemeriksaan, sampai saat ini masih terus dimintai keterangan sebagai saksi, benar yang hadir adalah Sekwan dan bendaharanya,” ujar Kasat reskrim Polres Dumai AKP Bayu Wicaksono SH, SIK, Msi kepada Goriau.com Selasa (1/10/13).Ditambahkan Kasat, pemeriksaan kedua terlapor setelah sebelumnya penyidik meminta keterangan terhadap sejumlah saksi diantaranya termasuk pelapor dan petugas di sekretariat DPRD Dumai.Diungkapkan Bayu, penyidik tipikor memeriksa Sekwan dan Bendahara Empat jam lamanya. Terkait pengeluaran dana dari bendahara dan sejumlah laporan pengeluaran lainnya yang sebelumnya bukti pengeluaran tersebut disita penyidik Polres Dumai.Terkait kemungkinan jadi tersangka terhadap pemeriksaan tersebut, Kasat Reskrim masih enggan berkomentar. Namun, menurutnya sejumlah dokumen sudah disita dan terkait nominal masih dilakukan pemeriksaan serta penyelidikan.“Kita belum bisa menyebutkan nominal, yang jelas saat ini sejumlah dokumen sudah kita sita dimana dokumen tersebut merupakan bukti pengeluaran dari bendahara sekwan,” ungkapnya.Polres Dumai juga bakal memanggil terlapor ketiga yang merupakan kasubag Humas Sekretariat Dewan, Iskandar yang belum mendapat panggilan dari pihak penyidik.“Setelah memeriksa Sekwan dan bendahara maka penyidik akan memeriksa terlapor ketiga yaitu Kasubag Humas Setwan Iskandar yang turut dilaporkan malkukan tindakan penyelewengan anggaran pada alokasi media.” jelasnya.Pemeriksaan terhadap Sekwan dan Bendaharanya sempat tertunda hingga Empat jam. Diagendakan jam 10.00 Wib pagi namun kedua terlapor tersebut mengaku masih harus mengurusi pencairan gaji di Sekretarian dewan.“Pemanggilan kita layangkan harus hadir pukul 10.00 Wib tetapi mereka berkilah ada pembagian gaji di kantor. Makanya kita tunggu jam 14.00 Wib.” sebut Kasat.Dikabarkan sebelumnya, indikasi dugaan mark up anggaran koran yang terjadi di bagian sekretariat DPRD Kota Dumai berujung pada pelaporan wartawan ke Polres Dumai. Merasa dirugikan sekaligus ditipu terkait pembayaran koran tahun anggaran 2012 dibagian sekretariat DPRD, Riki Hutagalung, selaku kepala biro koran harian Media Riau melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib dengan dilengkapi data pembelian koran.Ricky dalam memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, jumlah anggaran pembelian koran dari berbagai media cetak sebesar Rp370.800.000 di tahun anggaran 2012. Sedangkan perinciannya, untuk Media Riau dengan jumlah 20 eksemplar perhari, dikalikan 30 hari dan dikalikan lagi 12 bulan, berjumlah 7200 ekspemplar pertahunnya."Sementara harga satu eksemplarnya Rp2500. Artinya, pembayaran yang harus dikeluarkan sekretariat dewan khusus untuk Media Riau sebesar Rp 18.000.000 pertahun. Ini sesuai data anggaran untuk pembelian koran di sekretariat DPRD. Saya menerima pembayaran sebesar Rp300 ribu perbulannya, atau setara dengan Rp3,6 juta pertahunnya," ungkap Ricky Hutagalung, kemarin kepada sejumlah media.Tidak hanya itu terjadi dugaan mark-up yang berujung kerugian pada negara, untuk media Tribun Pekanbaru dianggarkan Rp5000 per eksemplar, dengan jumlah 7200 eksemplar pertahun. Jumlahnya mencapai Rp36 juta pertahunnya, dari oplah koran yang masuk ke sekretraiat DPRD Dumai. Sedangkan harga pasaran Tribun Pekanbaru di Dumai hanya Rp3000 per eksemplar.Informasi yang berkembang di lapangan, kasus dugaan mark-up uang belanja koran tersebut melibatkan Sekwan DPRD Dumai, Asyari Hasan, Kasubag Humas DPRD Dumai, Iskandar. Modus yang dilakukan dua pejabat tersebut dikabarkan sudah berlangsung beberapa tahun lamanya. Dua pejabat itu dikabarkan bermain dengan jatah masing-masing 5 eksemplar. Jadi, pembayaran koran kepada masing-masing biro hanya 10 eksemplar dalam satu bulannya.Sedangkan Wakil Ketua DPRD Dumai, Zainal Abidin SH ketika dikonfirmasi sejumlah awak media baru-baru ini mengatakan, kasus dugaan mark up pembelian koran di sekretariat DPRD Dumai harus dilanjutkan. Karena, apapun penyelewenagan di sekretariat DPRD Dumai harus diungkap secara tuntas. Begitu juga, kalau memang ada bukti penggelembungan anggaran pembelian koran di sekretariat dewan, harus ditindak tegas."Silahkan lanjutkan, kalau dapat masalah-masalah yang besarpun diungkap. Sedangkan hingga saat ini belum melakukan perundingan dengan pihak sekretaris dewan. Karena kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Dumai. Saya akan memanggil Sekwan usai masa reses. Persoalan ini jangan sampai dibiarkan begitu saja, haru ditindaklanjuti dan dituntaskan," pungkasnya.Terkait masalah ini Kasat Reskrim Polres Dumai AKP Bayu wicaksono membenarkan adanya pelaporan tentang kejadian tindak pidana korupsi di Sekretariat dewan dengan LP 351/1X/2013/RES Dumai tanggal 2 September 2013. Laporan sudah diterima dan tim penyidik terus mempelajari dokumen pelapor soal kasus dugaan mark up anggaran belanja koran. Sedangkan pihaknya sudah melayangkan surat kepada sejumlah saksi yang berkaitan dengan pegawai di sekretariat DPRD Dumai, untuk mengungkap laporan yang masuk ke pihaknya ini."Benar, kita menerima laporan dari Ricky Hutagalung selaku kepala biro koran Media Riau terkait dugaan kasus mark up anggaran pembelanjaan koran pada tahun 2012 lalu. Atas laporan ini, kita sudah melayangkan surat kepada sejumlah saksi yang dinilai memiliki wewenang dalam penggunaan anggaran untuk penyidikan lebih lanjut," ujar Kasat Reskrim Polres Dumai, AKP Bayu Wicaksono.Sedangkan Kabag Humas Sekwan DPRD Dumai, Khairil Adli akhirnya mengirimkan klarifikasinya kepada sejumlah awak media. Dalam klarifikasinya, setelah dirinya mengecek data pembayaran dengan nilai yang tertera, tidak ada perbedaan atau dugaan mark up sebagaimana yang dituduhkan Ricky. Menurutnya, alangkah bijaksananya jika Ricky merundingkan dengan pihak setwan sebelumnya."Karena laporan sudah masuk di kepolisian, sebagai pihak yang taat hukum, saya akan menjalani pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang jelasnya setelah saya cek ulang dengan bendahara, sama kok nilai yang ditandatangani yang bersangkutan dengan kwitansi yang ada. Enggak tahulah dimana selisihnya. Maklumlah saya juga masih baru jadi kabag humas di setwan," katanya kepada sejumlah awak media.(egy)