PEKANBARU – Kontroversi penangkapan Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman oleh Polda Riau di salah satu hotel berbintang terkait dalam operasi penegakan hukum terkait prostitusi online terus bergulir di masyarakat. Meski tanpa penyelesaian, kasus ini menjadi trending topik karena menyangkut moralitas.

Pengamat Sosial Politik dan Intelektual Muslim Riau, Dr Andree Armilis SIp, Phdi kepada GoRiau.com, Selasa (30/5/2023) mengatakan, penangkapan tokoh publik itu secara legal formal mungkin tidak bersalah, tapi yang bersangkutan hancur secara moral ethic.

''Kita tentunya bukan masyarakat materialis an sich, yang melihat seseorang hanya dari aspek material dan ukuran-ukuran kinerja, tapi kita mendambakan pemimpin dengan keteladanan dan preferensi moral yang juga baik. Apalagi kita selalu mengulang-ulang bahwa negeri Riau ini adalah negeri Melayu, yang adat bersendikan syarak,'' katanya.

Karena Riau adalah negeri yang beradat, maka kasus ini, tambahnya, menjadi penting untuk diselesaikan karena akan berdampak langsung dengan integritas pemimpin daerah.

Aparat penegak hukum, ujarnya, harus konsisten dalam melaksanakan tugas. ''Kadang, polisi yang melakukan razia penyakit masyarakat secara 'angin-anginan' akhirnya menyulut asumsi liar dan kecurigaan publik soal politisasi hukum, apalagi ini sudah dekat sekali menjelang pemilu. Dan kebetulan Sulaiman adalah politisi,'' katanya mengingatkan.

Andree juga mengingatkan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum. "Apa-apa yang dilarang itu mestinya berlaku equal, di hotel melati ataupun bintang lima. Jika tempat-tempat mewah disepakati oleh semua kalangan sebagai 'tempat aman' untuk berlaku menyimpang, berarti masyarakat kita secara umum juga sudah mengalami patologi sosial,'' tegasnya.

Jadi masalah ini, tutupnya, harus clear dan tidak boleh bergulir liar karena bisa menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. ''Dan sebaiknya, Wabup Rohil juga meminta maaf bukan mencari pembenaran karena masyarakat juga resah dibuatnya," tutup Andree.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Rokan Hilir, H Sulaiman, ditangkap tangan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau di sebuah kamar Hotel Premiere Pekanbaru pada operasi penegakan hukum terkait prostitusi online.

Dirkrimum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan saat dikonfirmasi GoRiau.com membenarkan bahwa penggerebekan tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (25/5/2023) malam saat operasi yang bertujuan memerangi kenakalan remaja dan masalah sosial lainnya.

"Iya, benar, yang bersangkutan sedang bersama wanita di dalam kamar hotel," ungkap Kombes Asep saat diwawancarai oleh GoRiau.com, Jumat (26/5/2023). Penyidik menemukan Wakil Bupati Rohil ini di kamar hotel tersebut saat tim sedang melaksanakan patroli terkait prostitusi online.

Menurut Kombes Asep, penangkapan tersebut merupakan hasil dari operasi rutin mereka. "Iya, kebetulan saja ketemu yang bersangkutan. Kami sedang patroli itu prostitusi online," lanjutnya.

Sementara itu Indonesia Police watch mengkritik keras penggerebekan yang dilakukan Polda Riau terhadap Wakil Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman yang kedapatan sedang berada dlm kamar hotel mewah bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Tindakan penggerebekan ini melanggar privasi personal dan melanggar HAM

"Kami menyesalkan langkah Polda Riau yang telah melakukan penggerebekan terhadap Wakil Bupati Rokan Hilir, H Sulaiman," kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso dalam siaran resminya yang diterima GoRiau.com, Sabtu (27/5/2023).

"Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga menginjak-injak privasi individu," tambahnya.

IPW menjelaskan bahwa penggerebekan oleh polisi terhadap pasangan pria dan wanita yang bukan suami-istri tidak seharusnya dilakukan Polda Riau karena Polda Riau bukanlah Polisi Syariah. Hukum syariah tidak berlaku sebagai hukum tertulis di Riau seperti di Aceh.

''Penggerebekan semacam ini seharusnya hanya dilakukan apabila terdapat adanya dugaan pelanggaran pidana, seperti penyalahgunaan narkoba,'' ujar Sugeng.

Menurut UU NO. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pidana yang berlaku saat ini maupun UU NO. 1 tahun 2023 sebagai KUHP yang baru, perzinahan dan kohabitasi didefinisikan sebagai delik aduan. Tanpa aduan terlebih dahulu dari suami/istri, anak, atau orang tua, penggerebekan atau penangkapan dapat merugikan pasangan tersebut, apalagi jika yang diciduk adalah seorang tokoh publik.

Sugeng mengimbau agar Polda Riau dan polisi lainnya menjaga privasi individu dengan mencegah publikasi sebelum adanya laporan pidana resmi. Dia menegaskan bahwa penggerebekan yang dipublikasikan tanpa ada laporan pidana dapat dianggap sebagai pencideraan politis, terutama jika melibatkan tokoh publik.

"Pelanggaran privasi yang dipublikasikan tanpa adanya laporan pidana resmi dapat menimbulkan pencideraan politis, terutama ketika yang terlibat adalah tokoh publik," kata Sugeng.

"Tugas kita adalah memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan objektif, tanpa membiarkan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan,'' tegasnya.

IPW juga menyerukan adanya evaluasi terhadap praktik penggerebekan semacam ini, agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM dan privasi personal yang serupa di masa mendatang. Penertiban semacam ini harus dilakukan dengan penilaian dan pertimbangan yang matang, serta memperhatikan aspek hukum dan hak asasi manusia.

"Kami menghimbau agar Polda Riau dan polisi lainnya melakukan introspeksi dan evaluasi atas praktik ini. Perlu ada penilaian matang dan pertimbangan hukum yang kuat sebelum melakukan tindakan seperti penggerebekan,'' tutup Sugeng. ***