JAKARTA, GORIAU,COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegur para pembantunya yang menyebut nama-nama perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan di Provinsi Riau. Presiden menganggap penyebutan nama tidak tepat karena belum tentu apa yang disebut merupakan sebuah kebenaran.

"Saya pantau setiap hari ada pernyataan dari sejumlah pejabat yang menurut saya tidak semestinya disampaikan seperti itu. Di samping belum tentu sama satu lain saling koneksi, bisa juga belum dicek kebenarannya. Ketika diungkapkan jadi persoalan. Ini yang menjadikan concern dari Singapura dan Malaysia karena ada penyataan yang berbeda dari satu dan yang lain.

Kalau ada perusahaan lalai, perusahaan Indonesia, apalagi menyebut namanya jelas, tidak diperlukan seperti itu. Sama halnya menyebutkan perusahaan asing yang dimiliki tetangga kita, itu juga tidak diperlukan. Yang penting upaya dikonsentrasikan untuk atasi bencana asap dan kebakaran," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam konferensi pers (konpres) di Istana Presiden, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Presiden mengadakan konpers usai memimpin rapat terbatas (Ratas) khusus membahas mengatasi masalah asap akibat kebakaran di Riau. Hadir pada konpers itu, Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Agus Suhartono, dan Kapolri Timur Pradopo.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyebut sejumlah perusahaan yang dicurigai terlibat dalam pembakaran hutan di Riau. Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto juga mengemukakan hal serupa. Kuntoro menyebutkan ada dua perusahaan di bidang pulp and paper yang terlibat.

"Dilihat sebaran tidak mudah memadamkannya. Saya kira ini secara sistematik bisa dilihat bahwa ini adalah ulah perusahaan-perusahan tersebut. Saya minta jangan salahkan rakyat kecil, ini jelas ada dalam wilayah dua perusahaan besar itu," kata Kuntoro, pekan lalu.

SBY menjelaskan penyebutan nama tidak perlu karena belum ada penyelidikan dan verifikasi. Jika sudah ada penyelidikan dan terbukti ada kelalaian maka harus ditindak tegas.

"Penegakan hukum dijalankan untuk melakukan investigasi. Setelah itu, maka akan ketahuan nanti perusahaan mana yang lalai. Jika tidak menjalankan aturan yang ditetapkan UU, apakah perusahaan Indonesia atau asing, hukum harus ditegakkan setegas-tegasnya dan seadil-adilnya," tutur SBY. ***