PEKANBARU - Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Riau-Kepulauan Riau (PKC PMII Riau-Kepri) Abdul Rouf menyesalkan tudingan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Sebelumnya, Airlangga menyebut aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja disponsori oleh pihak tertentu. 

Menurut, Rouf, ini merupakan tudingan yang membodohi masyarakat dan itu akan menjadi fitnah. Untuk itu, Abdul Rouf meminta agar Airlangga Hartanto mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut. 

"Itu merupakan pembodohan masyarakat, tudingan massa aksi yang dibayar dan disponsori itu jelas fitnah, yang real dibayar itu adalah Airlangga Hartanto dengan gaji yang ia terima dan sponsornya jelas, yaitu pemerintah," ungkap Abdul Rouf kepada GoRiau.com, Minggu (11/10/2020).

Airlangga, tutur Rouf, sebaiknya membuat statement yang berdasar fakta dan mampu membuktikannya, bukan malah memanaskan situasi dan memancing konflik masyarakat dengan pemerintah yang pada akhirnya akan menimbulkan kericuhan dimana-mana. 

Lebih lanjut, Rouf menantang Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, untuk menyebutkan oknum yang ia sebut sebagai sponsor dan membawa oknum itu ke ranah hukum.

"Kami akan dukung jika benar ada sponsor untuk di proses hukum, namun jika Airlangga tak mampu membuktikannya, sebaiknya ia mundur dari Menko Perekonomian RI dan menyerahkan diri diproses hukum karena telah menyebarkan isu hoax," tambahnya.

Sebagai informasi, belakangan ini banyak muncul perdebatan di ruang publik mengenai statement tudingan Airlangga Hartanto yang mengatakan adanya sponsor dan massa bayaran dalam aksi Omnibus Law Cipta Kerja, derasnya gerakan demonstrasi menolak UU tersebut di seluruh penjuru negeri ditengah pandemi Covid19 semakin menambah potret kekacauan yang terjadi. 

Menurut Abdul Rouf, disaat pandemi saat sekarang ini harusnya pemerintah memberikan ruang dialog mengenai UU Omnibus Law dan kepastian hukum serta menerima serapan aspirasi mahasiswa dan masyarakat bukan malah mengundang keributan ditengah gerakan demonstrasi besar-besaran saat ini.

"Airlangga Hartanto harusnya malu dengan tudingannya, sebab dia yang jelas dibayar oleh negara dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat dan disponsori oleh pemerintah, dan itupun dia kami anggap gagal menjalankan tugasnya dengan resesi yang terjadi saat ini," tutupnya. (Rls)