JAKARTA - Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menilai, bantuan sosial (Bansos) semasa pandemi Covid-19 yang dieksekusi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah berjalan cukup baik.

Tapi, patut menjadi perhatian bahwa Bansos bukan hanya dilakukan oleh Kemensos, sehingga efektivitasnya juga menjadi soal.

"Tenyata setelah kita kumpul bantuan sosial (Bansos) dari semua jenis, itu yang bisa Rp30 juta per satu keluarga," kata Marwan dalam diskusi Dialektika Demokrasi garapan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Kesetjenan DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Bukan bermaksud tak empati, tapi menurut Marwan, membentuk manusia-manusia Indonesia yang naik level menjadi penyantun/pemberi sedekah juga penting. Karenanya, persoalan data dan otoritasi adalah hal mendasar.

"Karena itu mari kita bersama, kita desak pemerintah, kita yakinkan bahwa DTKS (data terpadu kesejaheraan sosial) itu harus ada di Kemensos. (Agar, red) akhirnya orang tidak bisa membuat program sendiri. Sasaran saya untuk listrik harus sekian, sasaran saya untuk kesehatan sekian, sudah, diaudit itu," kata Marwan.

Dengan semakin baiknya DTKS, menurut Marwan, akan sangat mendukung program-program pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

"Karena itu komisi VIII sudah mendesak, dan kita memberikan anggaran untuk Pusdatin Kemensos sebagai pusat pendataan yang akan melakukan perubahan dan perbaikan data," kata Marwan.***