JAKARTA - Jalan Raya Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi lumpuh akibat adanya demo Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Kepadatan lalu lintas diperparah dengan puluhan bus pengangkut massa yang diparkir di sepanjang jalan Gatot Subroto menuju DPR RI hingga ke Jalan Asia Afrika. Puluhan mobil bus ini telah terparkir sebanyak dua jalur dari Simpang Semanggi hingga di flyover Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta.

Aparat kepolisian pun sudah melakukan pengalihan jalan di bawah flyover Jalan Gerbang Pemuda lantaran sedang ada aksi penyampaian pendapat dari PPDI di depan Gedung MPR/DPR RI.

Ribuan orang yang mengenakan seragam serba warna cokelat ini sudah terlihat memadati jalan di bawah flyover Jalan Gerbang Pemuda hingga di depan Gedung DPR RI. Bahkan ribuan massa terlihat santai berjalan kaki di tengah jalan menuju Gedung DPR RI setelah adanya penutupan jalan oleh pihak kepolisian.

Untuk diketahui, ribuan perangkat desa menggelar aksi demo di Senayan. Mereka menuntut status kepegawaian. Ketua PPDI Kabupaten Batang, Karnoto saat dihubungi Gonews.co, mengatakan, pihaknya saat ini ingingkan status kepegawaian yang belum jelas. "Jadi harus diperjelas dulu, kami Perangkat Desa itu masuk golongan apa? Apa ASN, PPPK atau apa?," ujarnya.

Karnoto juga mengatakan, saat ini sejatinya perangkat desa memang sudah terima gaji dari APBN. Namun kata Dia, gaji tersebut diterima bisa tiga bulan sekali, enam bulan sekali bahkan ada yang sampai 1 tahun. "Kalau status tidak jelas, ya begitulah, akhirnya gaji juga tak jelas terimanya," paparannya.

Selain itu, PPDI Batang menurutnya juga menuntut perbaikan serta peningkatan tunjangan bagi RT/RW.

Sementara itu, Ketua PPDI Grobogan, Sundarmo, mengatakan bahwa aksi demo ke Jakarta itu akan menyuarakan isu-isu yang berkembang saat ini. Khususnya karena muncul desakan dan masukan untuk revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Oleh karena Sundarmo melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan pemikiran dengan para anggota PPDI di aula RKG Toroh, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Jumat, 20 Januari 2023. "Kita akan berangkat dari Grobogan menggunakan armada bus tanggal 24 dan gelar aksi demo pada tanggal 25 Januari 2023,” ujarnya.

Lebih dari 1.000 perangkat desa di Kabupaten Purbalingga, akan bertolak ke Jakarta, Selasa (24/01/2023). Mereka akan bergabung dengan perangkat desa se-Indonesia, dalam Silaturahmi Perangkat Desa Indonesia (Silatnas PPDI). Para perangkat desa ini, bakal mendesak Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) agar semakin valid data perangkat desa di Indonesia. "Iya, besok ada 1.226 orang yang akan berangkat,” kata Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purbalingga, Sakhuri, Senin (23/01/2023).

Hal yang sama diungkapkan Ketua PPDI Lumajang Slamet Teguh. Ia mengatakan, ada dua tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dalam aksi tersebut, yakni kejelasan status dan kesejahteraan perangkat desa.

Menurutnya, selama ini status perangkat desa tidak jelas. Apakah masuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau hanya perangkat desa. Sebab, belum ada lembaran negara yang mengatur hal itu. "Maunya kita itu kalau kita masuk ASN maka UU Nomor 5 Tahun 2014 itu diubah, ASN itu terdiri dari PNS, PPPK, dan perangkat desa yang secara khusus tidak menghilangkan asal usul desa," kata Teguh.

Selain itu, menurut Teguh, selama ini perangkat desa tidak memiliki Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Mereka hanya memiliki Nomor Register Perangkat Desa (NRP). Itu pun, kata Teguh, tidak semua daerah di Indonesia menerapkan NRP. Sehingga, PPDI menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan NIPD melalui Kementerian Dalam Negeri.

"Adanya NRP, itu pun belum semua desa di Indonesia menerapkan. Lumajang memang sudah, tapi yang lainnya kan belum. Kita itu mintanya NIPD itu keluar dari Kementerian Dalam Negeri, jadi sistem gajiannya melalui APBN," pungkasnya.***