PEKANBARU – Ratusan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dinyatakan lolos seleksi 2024 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Senin (10/3/2025). Mereka menuntut pencabutan kebijakan penundaan pengangkatan yang seharusnya berlangsung Maret 2025.

Aksi ini diikuti oleh tenaga honorer, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), guru, tenaga kesehatan, pegawai Kementerian Agama, serta pegawai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Para peserta mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk membatalkan Surat Edaran (SE) yang mengatur penyesuaian jadwal pengangkatan.

Dalam kebijakan terbaru, pengangkatan CASN yang sebelumnya dijadwalkan Maret 2025 diundur hingga Oktober 2025, sementara pengangkatan PPPK ditunda lebih lama hingga Maret 2026. Keputusan ini dinilai merugikan dan mengancam kepastian kerja sekitar 4 juta pelamar CASN dan PPPK di seluruh Indonesia.

Para peserta aksi membawa berbagai spanduk bertuliskan "Kami mengabdi, bukan menunggu janji. Segera terbitkan SK #savecasn2024" serta "Tolak TMT serentak, kami butuh kepastian, bukan janji." Mereka juga meminta DPRD Riau untuk turut memperjuangkan hak-hak mereka dan tidak diam terhadap kebijakan yang dianggap merugikan CPNS dan PPPK.

Di Riau, jumlah CASN dan PPPK yang dinyatakan lolos seleksi mencapai lebih dari 23 ribu orang. Salah satu perwakilan aksi, Abu Nazar dari Forum Aliansi PPPK dan CPNS Riau, menegaskan bahwa penundaan pengangkatan berdampak besar pada kehidupan mereka.

"Kami yang telah lolos seleksi menuntut pengangkatan dilakukan sesuai jadwal awal tanpa ada penundaan lebih lanjut," ujar Abu Nazar dalam orasinya.

Para peserta aksi meminta DPRD Riau meneruskan aspirasi mereka ke tingkat nasional. Mereka berharap pemerintah kembali pada jadwal pengangkatan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa menambah ketidakpastian bagi mereka yang telah dinyatakan lolos seleksi.

"Kepastian dan keadilan dalam proses pengangkatan CASN dan PPPK adalah hak yang tidak bisa ditawar," tegas para pendemo.

Aksi ini menjadi bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada para calon aparatur negara. Mereka berjanji akan terus menyuarakan aspirasi hingga pemerintah memberikan kepastian terkait pengangkatan mereka. ***