BEBERAPA waktu lalu ada sebuah video yang viral secara nasional. Dalam video tersebut terlihat seorang anggota DPR RI memberikan tanggapan atas permintaan Menkopolhukam RI untuk mengesahkan UU Perampasan Aset. Sang anggota DPR memberi tanggapan bahwa dirinya bisa saja "galak" di parlemen dalam pembahasan berbagai issu bersama mitra kerjanya, akan tetapi sikap akhir dirinya akan ditentukan oleh pimpinan partai tempat dirinya bernaung.

Terdengar di video tersebut suara anggota DPR RI lainnya yang memberi konfirmasi persetujuan atas sikap dan pernyataan sang anggota DPR RI tersebut.

Apakah sikap dan pernyataan sang anggota DPR RI mewakili keseluruhan sikap partai yang ada di parlemen? Memang ini akan menjadi ruang perdebatan yang hangat untuk menjawabnya. Akan tetapi banyak kalangan, khususnya dari para aktivis demokrasi yang kecewa dengan kinerja parlemen seperti ini.

Project Officer The Partnership for Governance Reform Kemitraan Refki Saputra dalam konferensi pers daring "Menyoal Komitmen Pembahasan RUU Perampasan Aset" yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (3/4/2023) mengatakan, pernyataan anggota DPR RI tersebut menandakan bahwa sebagian besar keputusan DPR bergantung pada modal dan elite partai politik.

Dalam konferensi pers yang sama, pengamat hukum Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Ari Wibowo juga mengatakan bahwa pernyataan anggota DPR RI itu mengonfirmasi bahwa parlemen hanya mengakomodasi kepentingan elite parpol dan kelompoknya, bukan kepentingan rakyat dan bangsa yang sebenarnya.

"Kami kecewa dengan pernyataan ini. Kenapa? Ini mengonfirmasi bahwa selama ini pembahasan UU di DPR itu didominasi oleh kepentingan elite politik," kata Ari.

Partai Politik dan Demokrasi

Secara teori, partai politik adalah tulang punggung demokrasi. Kinerja partai politik akan menentukan kinerja demokrasi secara keseluruhan. Partai politik sendiri menurut Miriam Budiarjo adalah “merupakan suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum”.

Miriam juga menyatakan bahwa ada beberapa fungsi partai politik, meliputi: komunikasi politik, pendidikan politik, agregasi kepentingan publik, rekrutmen kepemimpinan, pengendalian konflik, dan sarana partisipasi.

Dari definisi dan fungsi partai politik yang dinyatakan Miriam Budiarjo tersebut, intinya beliau menegaskan tugas pokok partai politik adalah menjadi produsen ide dan gagasan yang terus menerus diperbaharui dalam kerangka cita-cita bangsa sebagai konsensus bersama, yang dengan ide dan gagasan baru tersebut partai politik menfasilitasi lahirnya calon pemimpin yang membawa ide dan gagasan bagi kehidupan bangsa, bekerja melakukan edukasi kepada masyarakat atas ide dan gagasan yang dimilikinya, kemudian berjuang secara konstitusional untuk masuk menjadi pemimpin di berbagai cabang kekuasaan di berbagai level.

Partai politik juga bertanggung jawab terhadap integrasi sosial dalam kerangka cita-cita bangsa yang menjadi konsensus bersama. Miriam Budiarjo juga menyatakan bahwa esensi perjuangan partai politik adalah penguatan kedaulatan rakyat, karena kedaulatan hak-hak sipil adalah esensi dari demokrasi itu sendiri.

Ifdhal Kasim dalam bukunya yang berjudul hak sipil dan politik (2001), menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

Hak sipil dan politik meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bebas berpikir,berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Dalam perspektif konsep trias politica dimana kekuasaan dibagi ke dalam lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, maka partai politik bertanggung jawab melahirkan sumber daya manusia dengan kompetensi ide dan gagasan yang baik, agar mereka bisa menjadi kandidat pemimpin di ketiga cabang kekuasaan ini, dan pada akhirnya akan menghadirkan check and balances dalam perjalanan pemerintahan.

Reformasi 98, Trauma Bangsa Terhadap Oligarki Elite Partai Politik

Dalam praktek sejarah demokrasi Indonesia pada masa Orde Baru khususnya, partai politik hadir menjadi sarana agregasi kepentingan oligarki elit yang semakin menjauhkan rakyat dari kedaulatan yang menjadi hak asasinya. Rakyat hanya dijadikan objek politik para elit terutama menjelang masa pemilu, bukan menjadi subjek. Memang ada pembangunan ekonomi selama Orde Baru, tapi kebebasan sipil menjadi barang langka yang sangat sulit untuk diperoleh.

Ekses problematik dari posisi rakyat yang tidak berdaulat itu merambah ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari kesenjangan ekonomi, tidak tegaknya keadilan hukum, saluran politik yang tidak bebas walaupun Pemilu menggunakan tagline LUBER.

Belenggu oligarki elit dalam kehidupan partai politik yang kemudian berlanjut kepada penguasaan oligarki elit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah membuat jengah banyak pihak, sehingga akhirnya terjadilah people power yang berujung keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998.

Esensi dari reformasi adalah pengembalian kedaulatan dan kebebasan kepada rakyat, dan kemudian diwujudkan secara lebih operasional menjadi beberapa tuntutan, yaitu amendemen UUD, pemberantasan KKN, pencabutan Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah.

25 Tahun Reformasi, Quo Vadis Partai Politik?

Setelah 32 tahun hidup di bawah rezim Orde Baru yang membelenggu, rakyat Indonesia akhirnya bisa "menikmati" kebebasannya seiring runtuhnya rezim Orde Baru buah dari gerakan reformasi 98. Euforia atas kebebasan tersebut kemudian mewujud salah satunya dengan lahirnya begitu banyak partai politik yang menjadi saluran konstitusional berbagai aliran pemikiran dan ideologi untuk bertarung menuju panggung kekuasaan, mulai dari yang berideologi kiri, tengah dan kanan.

Pada awal reformasi jumlah parpol yang didirikan mencapai 184 partai, dan 141 di antaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 1999 tinggal 48 parpol. Selain 3 parpol yang memang sudah ada sejak orde baru, selebihnya bisa dikatakan lahir dari rahim reformasi. Baik parpol kelanjutan Orde Baru maupun yang lahir setelah reformasi, seluruhnya menyatakan berkomitmen untuk memperjuangkan cita-cita reformasi yang esensinya adalah penguatan kedaulatan sipil.

Sudah 5 kali pemilu terselenggara pasca reformasi sampai saat ini, partai politik berkiprah dengan karakteristiknya masing-masing. Berbagai dinamika demokrasi baik di tubuh internal maupun eksternal parpol menguji komitmen dan konsistensi masing-masing parpol terhadap cita-cita reformasi.

Apakah partai politik saat ini masih konsisten memperjuangkan kedaulatan sipil sebagai cita-cita reformasi? atau apakah justru partai politik saat ini menjadi lembaga yang hanya menfasilitasi ambisi para oligarki elitenya? Memang akan menjadi perdebatan panjang untuk mendapatkan jawaban ini. Akan tetapi tidak sedikit ahli, akademisi maupun pengamat yang menilai bahwa partai politik telah mengalami pergeseran orientasi perjuangan terhadap amanah reformasi.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Gubernur Lembahas Periode 2016-2022 dalam seminar tentang Pilkada serentak dan konstelasi politik di daerah di kantor Lemhannas di bulan Februari 2021 menyatakan: "rekrutmen yang dilakukan partai politik hanya dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki elit parpol".

Oligarki sendiri merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemerintahan di suatu organisasi yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu dalam lembaga tersebut. Belum jika dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan: "apakah partai politik telah menjadi penjaga integrasi sosial sebagaimana yang menjadi cita-cita para founding father saat Sumpah Pemuda 1928? Atau justru partai politik terjebak menikmati isu-isu primordial yang mengkotak-kotak bangsa ini? Sekali lagi tentu jawaban atas pertanyaan ini akan membuka perdebatan yang panjang. Akan tetapi polarisasi politik yang akhir-akhir ini terasa semakin tajam menjadi fakta sosial yang menimbulkan keprihatinan banyak pihak.

Secara kuantitatif, kualitas demokrasi Indonesia salah satunya diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada 2021, capaian ketiga aspek demokrasi berada pada kategori sedang (angka indeks 60-80). IDI 2021 Nasional mencapai angka 78,12, berada pada kategori sedang dengan angka masing-masing aspek, yaitu: (1) Aspek Kebebasan sebesar 79,72, (2) Aspek Kesetaraan sebesar 78,86, dan (3) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 75,67. Dari ketiga aspek tersebut, aspek kapasitas lembaga demorasi memiliki skor terendah diantara aspek-aspek yang lain.

Setelah berlalu 25 tahun pasca reformasi dan melihat situasi demokrasi yang belum sepenuhnya mengantarkan bangsa ini pada cita-cita besarnya, maka sewajarnyalah kita berharap agar Pemilu 2024 mendatang bisa menjadi momentum penguatan kedaulatan sipil dalam demokrasi Indonesia, bukan justru menjadi momentum para oligarki elite dalam mengkonsolidasikan kepentingan pribadi dan kelompoknya semata.***

Muji Basuki adalah statistisi di BPS Kota Pekanbaru.