BENGKALIS, GORIAU.COM - Terputusnya pasir d Bengkalis dan menyebabkan buruh angkut tak mendapat pekerjaan lebih disebabkan larangan beroperasinya galian C di Pulau Rupat. Kerena itu, dalam waktu dekat harus ada solusi terhadap hal ini agar tidak menghambat proses pembangunan di Bengkalis.

Demikian dikatakan anggota DPRD Bengkalis Indra Gunawan. Ia berharap Pemkab Bengkalis segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kata pria yang akrab disapa Eet tersebut, terhentinya penggalian pasir tidak hanya membuat para penggali pasir tradisional di Rupat kelimpungan, ratusan buruh bongkar dan angkut di Bengkalis juga merasakan dampaknya.

“Untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti ini harus cepat direspon, tidak harus menunggu dua atau tiga bulan, kasihan masyarakat. Bagaimana nasib mereka, priok nasik mereka kalau harus menganggur selama tiga bulan,” keluh Eet.

Ada aturan yang membolehkan Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Kalau memang hal itu juga pemkab masih ragu, bisa dikeluarkan semacam Inbup.

“Kita tidak bisa pandang sebelah mata persoalan ini. Bukan hanya ratusan buruh yang terancam kehidupannya, tapi juga proyek pembangunan Bengkalis yang akan segera dikerjakan. Sebagian besar kebutuhan material pasir untuk proyek di Bengkalis menggunakan pasir dari Rupat, apa jadinya kalau pasir Rupat dilarang,” tanya Eet.

Terhentinya penggalian pasir Rupat berawal dari penangkapan tiga orang warga Rupat yang sedang melakukan penggalian oleh tim Mabes Polri. Ketiganya ditahan karena tidak mengantongi izin penambangan. (jfk)