ZURICH - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Uniterre yang mengklaim berjuang membela petani Swiss, menolak produk kelapa sawit Indonesia masuk ke Swiss.

Dikutip dari Kompas.com, LSM Uniterre bahkan mengumpulkan tanda tangan rakyat Swiss untuk menolak produk kelapa sawit dari Indonesia.

Jika tanda tangan itu memenuhi kuota, maka akan berlanjut ke referendum. Artinya, keputusan boleh tidaknya produk kelapa sawit Indonesia, akan ditentukan murni di tangan rakyat Swiss.

Persis seperti pemilihan presiden atau kepala daerah di Indonesia, sekitar delapan juta rakyat Swiss akan menentukan nasib produk kelapa sawit itu nantinya, lewat coblosan.

Sejauh ini, jumlah tanda tangan untuk memuluskan referendum sudah memenuhi syarat. ''Kami sudah mengumpulkan 65 ribu tanda tangan,'' tutur Mathias Stalder, pejabat Uniterre, menjawab Kompas.com.

Kotak surat yang berisi tanda tangan itu, imbuh Stalder, akan diserahkan ke Kejaksaan Agung Swiss 22 Juni mendatang.

Di Swiss, penentuan kebijakan berasal dari dua macam, parlemen atau rakyat. Parlemen Swiss sebenarnya sudah memberikan lampu hijau masuknya produk kelapa sawit Indonesia.

Perjanjian kerja sama kedua negara, sudah diteken kedua belah pihak. Tinggal pelaksanaan di lapangan saja, maka akan mengalir margarin, minyak goreng atau kosmetik dengan bahan baku kelapa sawit, ke Swiss.

Namun, Uniterre mengadakan perlawanan. Agar referendum bisa terlaksana, diperlukan minimal 50 ribu tanda tangan. Dengan mengantongi 65 ribu tanda tangan, langkah Uniterre diperkirakan akan mulus.

Bundesrat, kumpulan tujuh kepala pemerintahan Swiss, akan memutuskan apakah referendum yang diusulkan Uniterre, memenuhi syarat atau tidak.

Memenuhi syarat itu, menurut perundangan Swiss, hanyalah sebatas persoalan administrasi. Dalam hal ini, kata Stalder, adalah sah tidaknya tanda tangan yang dikumpulkan.

''Kalau disetujui, diperkirakan akan ada pemilu penolakan atau penerimaan produk kelapa sawit Indonesia November tahun ini, atau Maret tahun depan,'' tambahnya.

Organisasi Uniterre mengampanyekan penolakan produk kelapa sawit dengan isu utama perusakan lingkungan hutan yang porak-poranda beserta kesengsaraan yang menimpa penghuninya, khususnya gajah dan orang utan.

Uniterre bukanlah lembaga resmi organisasi petani Swiss. Uniterre hanyalah LSM. Kendati begitu, Stalder mengaku sudah didukung 50 organisasi petani lainnya. Selain jumlah tanda tangan yang memenuhi kuota, akan memuluskan referendum ini.

''Sejauh ini pemerintah baru bisa menyanggahnya dengan isu ekonomi, bagaimana mengangkat kemiskinan bukan soal pemeliharaan hutan,'' kata doktor lulusan ETH Zurich, Nur Hasanah kepada Kompas.com.

Hasanah berharap, pemerintah Indonesia mulai mengedepankan kampanye penghijauan hutan, serta perlindungan gajah atau orang utan.

Swiss merupakan negara yang sering melakukan referendum. Sedikitnya empat kali setahun diadakan referendum.

Umumnya referendum ini dilakukan lewat pos, dengan tema beragam. Penolakan produk kelapa sawit ini, jika memang akan terjadi referendum, termasuk referendum nasional. Seluruh rakyat Swiss, khususnya yang berhak pilih, akan menentukannya. ***