PEKANBARU – Penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan oleh Kejari Inhil, dinyatakan tidak sah oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Putusan itu disampaikan Hakim Tunggal di PN Inhil, Senin (11/7/2022). Putusan itu terkait gugatan praperadilan Indra Muchlis terkait penetapan tersangka yang dilakukan Kejari Inhil terhadap dirinya terkait dugaan korupsi penyertaan modal ke BUMD PT Gemilang Citra Mandiri (GCM) tahun 2004 hingga 2006 sebesar Rp4,2 miliar.

Setelah proses persidangan berlangsung, akhirnya Hakim mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh Indra Muchlis. Putusan hakim menyatakan kalau penetapan tersangka terhadap Indra Muchlis tidak sah.

Dengan adanya putusan itu, Indra Muchlis yang sebelumnya sudah sempat ditahan, saat ini dikeluarkan dari Tahanan.

Putusan itu dibenarkan oleh Kasi Intel Kejari Inhil, Haza Putra. “Ia, permohonan prapid diterima hakim,” kata Haza kepada GoRiau, Selasa (12/7/2022).

Haza menjelaskan, dalam pertimbangan hakim menyebutkan, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tidak sah, karena tidak boleh ada penetapan dua orang tersangka korupsi.

Namun, Haza menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan ulang, dan kembali menetapkan Indra Muchlis sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

“Kemungkinan ulang penyidikan lagi, tunggu waktu yang pas. Dan penetapan tersangka ulang,” tutup Haza.

Diketahui, Indra Muclis ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur PT GCM, ZI, tanggal 16 Juni 2022 lalu. Tersangka ZI telah terlebih dahulu ditahan. Sedangkan Indra Muchlis ditahan tanggal 30 Juni 2022.

Tersangka IMA diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pendirian BUMD PT GCM dan menyalahgunakan keuangan PT GCM bersama-sama Direktur PT GCM, ZI, mereka diduga mengakibatkan kerugikan negara Rp1.168.725.695. ***