JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1). Pertemuan tersebut membahas langkah pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara sekaligus menghambat pembangunan nasional.

"Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan," demikian pernyataan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (13/1).

Presiden menyebutkan bahwa perizinan ilegal menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menghambat kelancaran investasi dan pembangunan.

Prabowo juga menginstruksikan agar kejaksaan mempercepat penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus perizinan ilegal yang sedang berlangsung. Ia menekankan pentingnya memperkuat pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai dengan aturan.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Turut hadir Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Jaksa Agung Muda Berkemeja Putih Hadiri Pertemuan

Sebelumnya, para Jaksa Agung Muda tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.13 WIB, kompak mengenakan kemeja putih. Mereka yang hadir termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Mayjen Mokhamad Ali Ridho, dan Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani.

Pertemuan ini menunjukkan langkah serius pemerintahan Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air. ***