JAKARTA – Sebanyak 41 pelaku usaha terbukti melanggar aturan dengan menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pelanggaran ini ditindak tegas oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (Ditjen PKTN).

Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menyampaikan bahwa sanksi administratif telah diberikan kepada pelaku usaha, baik di tingkat distributor maupun pengecer.

“Ditjen PKTN telah memberikan sanksi terhadap 41 pelaku usaha, baik di tingkat pengecer maupun distributor yang telah terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Iqbal dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025 yang diselenggarakan secara virtual melalui YouTube Kementerian Dalam Negeri, Selasa 14 Januari 2025.

Praktik Bundling dan Harga Tinggi

Iqbal juga mengungkapkan bahwa banyak pengecer di berbagai daerah menjual Minyakita di atas Rp15.700 per liter, melampaui HET. Selain itu, ditemukan praktik bundling dengan produk lain, yang semakin membebani konsumen.

Untuk mengatasi masalah ini, Ditjen PKTN telah mengirimkan surat kepada Asosiasi Pelaku Usaha Industri Kelapa Sawit, seperti AIMMI, GIMNI, dan GAPKI, serta kepada 40 produsen minyak goreng. Surat tersebut berisi evaluasi rantai distribusi dan imbauan agar tidak lagi melakukan praktik bundling Minyakita.

Evaluasi dengan Produsen Besar

Kemendag juga telah berdiskusi dengan lima produsen besar minyak goreng untuk mengevaluasi kelancaran distribusi Minyakita. Para produsen diminta memastikan ketersediaan stok dan kelangsungan distribusi, terutama menjelang hari besar keagamaan yang sering memicu lonjakan permintaan.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kestabilan harga dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses Minyakita sesuai HET. ***