JAKARTA – Membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) kini menjadi lebih ketat. Sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan dan kompetensi para pengemudi, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri baru-baru ini memperkenalkan aturan baru. Berdasarkan Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM), setiap pemohon kini harus melampirkan sertifikat mengemudi dari sekolah yang telah terakreditasi.

Regulasi baru yang dikeluarkan pada 8 Februari 2023 ini telah disahkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sesuai dengan Pasal 9 ayat 3 dan 3a Perpol, pemohon diharuskan melampirkan fotocopy sertifikat dari pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan menunjukkan aslinya pada saat pengajuan.

Pasal 9 ayat 3a menyebutkan, "Bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar secara mandiri, harus melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi."

Lebih lanjut, sertifikat mengemudi yang dilampirkan harus diterbitkan paling lama 6 bulan sebelum pengajuan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi. Syarat ini berlaku untuk pemohon peningkatan SIM Ranmor Umum maupun pemohon SIM Ranmor Perseorangan.

Pemohon yang memilih belajar mengemudi secara mandiri atau tidak melalui sekolah mengemudi resmi juga dapat mengajukan surat verifikasi kompetensi mengemudi dari sekolah mengemudi terakreditasi.

Menurut Pasal 9 ayat 3b, "Sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 3a, akan direkam dalam database Korlantas Polri sebagai bagian dari data permohonan SIM."

Regulasi baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keamanan lalu lintas di Indonesia. Dengan meningkatkan standar kualifikasi pengemudi, Polri berharap dapat menurunkan angka kecelakaan dan melindungi masyarakat dari risiko di jalan raya.

Penjelasan Polisi

Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus menjelaskan alasan diterapkan aturan tersebut. Merupakan bentuk implementasi aturan yang telah ada sebelumnya pada Perpol 5 Tahun 2021.

"Sudah lama, sebelum ada Perpol 5 juga sudah dinyatakan, iya (diperlukan sertifikat mengemudi) Di Indonesia saja ini yang agak mudah, urutan ke-10 di dunia termasuk paling mudah bikin SIM," kata Yusri saat dikonfirmasi, Sabtu (17/6/2023).

Karena aturan yang terlalu mudah itu, lanjut Jenderal Bintang Satu tersebut, berdampak pada SIM Internasional Indonesia yang tidak berlaku di beberapa negara, seperti Jepang. Lantaran, seseorang merasa terlalu mudah mendapat SIM.

"Seperti Jepang, karena mereka menganggap mudah sekali mendapat SIM termurah di dunia, Jepang itu Rp40 juta loh bikin SIM, luar negeri itu mengambil SIM bukan di kepolisian yang sulit. Sekolah mengemudinya, yang sulit, karena mereka diwajibkan, dan bayarnya mahal sekali," kata Yusri.

"Di Indonesia Rp100 ribu bisa dapat SIM padahal harus diketahui dampak kecelakaan di jalan itu Indonesia tinggi angka kematian, kenapa? Karena masyarakatnya belum ini, yang diharuskannya itu kan sekolah mengemudi dulu 3 bulan pada saat pengujian di kepolisian sudah mudah," tambah dia.

Sekolah Harus Terakreditasi

Adapun, Yusri menjelaskan alasan kenapa aturan itu baru mulai diterapkan sekarang. Sebab meneruskan aturan yang sudah berlaku sebelumnya dan akan secara bertahap diterapkan sejalan sosialisasi yang dilakukan.

"Memang kemarin kita menerapkannya pelan-pelan, saya sedang buat aturan pelaksanaannya agar masyarakat tidak terlalu. Tetapi ke depan harus ada namanya sertifikat mengemudi dari sekolah mengemudi yang terakreditasi," kata Yusri.

Di samping itu, sertifikat mengemudi juga agar masyarakat memperhatikan akreditasi dari sekolah mengemudi. Harus sesuai standar Indonesia Safety Driving Centre (ISDC). Sebuah perusahan jasa bidang pendidikan keselamatan berkendara (safety riding dan defensive driving) untuk semua jenis kendaraan.

"Pengujinya dia punya perusahaan itu jelas, terdaftar di negara. Pengujinya itu harus memang lulusan yang dapat sertifikat dari ISDC namanya, dia memang resmi bukan ujug-ujug bisa mengemudi terus bikin sekolah mengemudi ngajarin orang," ujar Yusri.

"Harusnya dia punya sertifikasi instruktur mengemudi dengan tingkatan kelas berapa, yang dikeluarkan oleh ISDC, enggak ujug-ujug sembarang orang mengeluarkan," tambah Yusri.

Masa Sosialisasi

Meski demikian selama masa sosialisasi dan pengenalan, lanjut Yusri, polisi akan memberlakukan syarat sertifikat mengemudi untuk pengendara membuat SIM secara bertahap. Sejalan, pembuatan aturan teknis yang masih disiapkan.

"Jadi belum semua kita gunakan ini sertifikat. Tapi ada yang sudah (punya sertifikat mengemudi) melaksanakan dan itu memang bagus. Lebih bagus, kalau sekolah mengemudi 3 bulan baru mengemudi 3 bulan biar bisa mengetahui etika mengemudi seperti apa," ujar Yusri.

Sebab, Yusri menegaskan tujuan aturan ini diberlakukan bukan untuk memberatkan masyarakat, namun menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sebab, kecelakaan lalulintas di Indonesia terbilang besar akibat minimnya pemahaman dan etika berkendara masyarakat.

"Arahnya ke sana makanya di suruhlah orang sekolah, kalau mau pintar sekolah. Biar dia bisa beretika mengemudi seperti apa, enggak ugal-ugalan, enggak mentang-mentang bisa bawa motor sembarang aja di jalan," ucap dia.

"Kita bukan mau memberatkan masyarakat, enggak. Sebaiknya sekolah dulu biar pintar, nanti kalau sudah sekolah baru tahu dia. Kita mau dapat sarjana juga sekolah dulu," sambung dia.

Sertifikat Tak Berlaku Untuk Perpanjang SIMLebih lanjut, Yusri kembali menjelaskan bahwa aturan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang ingin membuat SIM. Sehingga sertifikat tidak masuk menjadi syarat apabila ingin melakukan perpanjangan SIM.

"Sekali saja orang membuat SIM, kalau perpanjangan cuma di tes kesehatan saja, psikologi, karena kesehatan orang itu kan hari ini sehat belum tentu besok sehat. Hari ini jiwa bagus belum tentu besok bagus," ujar dia.

Oleh sebab itu, sertifikat akan berlaku apabila masa berlaku SIM pengendara habis atau telat diperpanjang. Maka prosesnya akan terhitung sebagai pembuatan baru SIM.

"Iya yang penting bro jangan mati SIM nya, kalau mati kan bikin lagi dari awal. Berarti persyaratan awalnya harus dipenuhi (sertifikat)," kata dia. ***