PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga kini belum menemukan solusi untuk mengatasi masalah tunda bayar senilai Rp392 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau tahun 2024. Plt Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufik OH, tampak irit bicara saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut di Gedung DPRD Riau, Senin (13/1/2025).

"Nantilah, kita masih bicara pergeseran anggaran, tapi belum diputuskan. Masih berproses kita," ujar Taufik singkat kepada GoRiau.com.

Sedangkan terkait penyaluran beasiswa, Taufik memastikan bahwa dana yang belum tersalurkan akan dibayarkan pada hari ini. "Beasiswa yang belum tersalurkan, hari ini kita bayarkan sisanya," ucapnya.

Namun, untuk tunda salur dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), ia menyebut bahwa prosesnya masih berjalan tanpa memberikan kepastian waktu. "Masih berproses," terang Taufik.

Saat ditanya mengenai total anggaran yang belum tersalurkan untuk beasiswa, BOSDA, dan Jamkesda, Taufik enggan memberikan penjelasan rinci.

Rincian Tunda Bayar Proyek di Dinas PUPR PKPP

Seperti diberitakan sebelumnya, tunda bayar proyek di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau mencapai lebih dari Rp382 miliar. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Napitupulu, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 9 Januari 2025.

Berikut rincian tunda bayar berdasarkan bidang:

- Bidang Cipta Karya: Rp70,9 miliar

- Bidang Bina Marga: Rp181,3 miliar

- Bidang Perkim: Rp17,6 miliar

- Bidang Sumber Daya Air (SDA): Rp5,9 miliar

Tunda bayar juga mencakup Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan sekretariat dinas PUPR PKPP Riau. Hingga kini, Pemprov Riau belum memberikan solusi konkret untuk menyelesaikan persoalan ini, yang telah menjadi sorotan publik dan DPRD. ***