PEKANBARU – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufiq Oesman Hamid, menghadiri rapat paripurna di DPRD Riau yang membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan pariwisata berbudaya Melayu. Selain itu, rapat juga membahas Ranperda tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Riau, Parisman Ikhwan, yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan bahwa dari empat Ranperda yang dilaporkan hari ini, dua di antaranya tidak dapat dilanjutkan, yakni penyelenggaraan fasilitas Madrasah Diniyah Takmiliyah dan penyelenggaraan penyiaran.

“Sedangkan Ranperda tentang pariwisata berbudaya Melayu, serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan,” jelas Parisman dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Senin (13/1/2025).

Pj Sekdaprov Riau, Taufiq Oesman Hamid, berharap Ranperda tentang pariwisata berbudaya Melayu dapat menjadi pedoman untuk memperbesar kegiatan pariwisata di Riau, sekaligus membangun daerah secara berkelanjutan.

“Daya tarik dan perkembangan pariwisata di Riau akan meningkat. Ini tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memenuhi kebutuhan mereka,” ujar Taufiq.

Ia menambahkan bahwa perda tersebut nantinya dapat memaksimalkan potensi daerah, baik dari sisi ekonomi, wawasan, maupun pelestarian lingkungan.

“Berkembangnya pariwisata akan mendorong pemerataan pembangunan wilayah dan meningkatkan kualitas masyarakat. Pariwisata berbudaya Melayu bisa menjadi destinasi budaya yang memiliki daya saing, baik secara lokal maupun internasional,” paparnya.

Taufiq juga menilai pentingnya Ranperda tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Peraturan ini, menurutnya, dapat menjaga ketertiban wilayah melalui pendekatan hukum, sekaligus menumbuhkan budaya masyarakat yang lebih tertib dan teratur. ***