PEKANBARU, GORIAU.COM - Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Plt Gubri), H Arsyadjuliandi Rachman menegaskan dirinya tidak akan mengikuti langkah jejak Gubernur Riau, H Annas Maamun. Langkah pasti yang akan dijalankannya dengan menjalankan seluruh tugas dan wewenang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Saya tidak akan lakukan (ijon) itu. Bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," tegas Plt Gubri.

Bahkan dirinya sudah memiliki Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan secepatnya. Diantaranya adalah menggesa realisasi atau serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2014.

Dimana sejauh ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau baru bisa menyerap sekitar 40 persen anggaran pada APBD Riau 2014.

"Saya sudah memanggil seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk menggesa realisasi APBD, namun tetap pada aturan dan ketentuan yang berlaku," tandas Plt Gubri.

Ditambah lagi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, H Djohermansyah Djohan telah menginstruksikan agar Plt Gubernur Riau beserta jajarannya untuk fokus merealisasikan APBD di atas 80 persen hingga akhir tahun ini.

H Arsyadjulian Rachman resmi menjabat sebagai Plt Gubernur Riau setelah diterbitkannya SK Pengangkatan pada 6 Oktober lalu dan diserahkan besoknya langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, H Djohermansyah Djohan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Maamun sebagai tersangka sebagai pihak penerima uang dalam operasi tangkap tangan pada akhir September lalu. KPK juga menetapkan Gulat Medali Emas Manurung yang disebut sebagai seorang pengusaha sawit sebagai tersangka pemberi uang kepada dia.

Dalam operasi tangkap tangan terhadap Annas, KPK menyita barang bukti uang dalam pecahan rupiah dan dolar Singapura yang nilainya mencapai Rp2 miliar, terdiri dari 156.000 dolar Singapura dan Rp 500 juta. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk dolar AS senilai Rp3 miliar yang diduga uang dari ijon proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Riau.

Selama Annas menjabat sebagai gubernur sekitar tujuh bulan, pemerintahan Annas Maamun juga mendapat sorotan karena dugaan nepotisme dengan menempatkan anak dan menantunya dijabatan strategis. Putri Annas, Fitriana ditempatkannya untuk menjabat Kepala Seksi Mutasi dan Non Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Riau.

Kemudian Winda Desrina, anak kesembilan Annas dilantik menjadi Kepala Seksi Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Riau, dan Noor Charis Putra yang berumur 27 tahun dilantik menjadi Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu, Annas juga mengangkat menantunya Dwi Agus Sumarno sebagai Kepala Dinas Pendidikan Riau.***