PEKANBARU – Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun mengakui pungutan liar (Pungli) masih terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam mengakses layanan publik di Pemko Pekanbaru. Oleh karena itu, ia meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Pekanbaru segera membuat Standard Operasi Prosedur (SOP) dari layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Pungli ini saya rasa ada disemua sektor. Yang namanya layanan kepada masyarakat, pasti ada pungli jika tidak diawasi, ada calo. Maka dari itu, kita minta agar dibuatkan SOP-nya di kantor masing-masing," ujarnya usai kunjungan kerja dan monev Satgas Saber Pungli Polhukam RI Tahun 2022, Rabu (15/6/2022).

Ia menjelaskan, masyarakat khususnya warga Kota Pekanbaru sudah selama dua tahun terakhir menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga ekonomi warga mengalami penurunan.

"Dengan SOP itu, masyarakat bisa melihat. Misalnya tentang pembuatan KTP, berapa biayanya, berapa lama pembuatannya," jelasnya.

Sementara itu, ia menerangkan bahwa tim Satgas Pungli juga akan turun melakukan pengawasan. Sehingga pelayanan yang dilakukan tidak semena-mena kepada masyarakat.

"Masyarakat juga, kita imbau agar kedepan melakukan pengurusan administrasi atau mengakses layanan publik secara mandiri. Ikuti aturannya," pungkasnya. ***