PEKANBARU – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufiq Oesman Hamid, menyampaikan pendapat Kepala Daerah, dalam hal ini Pj Gubernur Riau, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan perhubungan di Riau. Pendapat tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Senin (13/1/2025).

Taufiq mengapresiasi DPRD Riau atas upaya penyusunan Ranperda tersebut. Menurutnya, proses pembuatan peraturan memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek, khususnya terkait sektor perhubungan.

“Penyelenggaraan perhubungan membutuhkan strategi dan aturan yang jelas untuk mengelola sistem transportasi dengan baik. Tujuannya adalah mewujudkan keselamatan masyarakat dan pengelolaan sektor perhubungan yang lebih optimal,” ungkap Taufiq di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau.

Ia menambahkan, peraturan ini diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan angkutan umum guna mendukung mobilitas masyarakat. Dengan transportasi yang terkelola maksimal, konektivitas antarwilayah dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Tidak hanya angkutan umum, angkutan barang juga perlu diatur dengan sanksi administrasi yang tegas. Misalnya, bagi kendaraan bermuatan lebih yang melebihi kapasitas, harus dikenakan sanksi sesuai aturan,” jelasnya.

Taufiq menekankan bahwa Ranperda ini dirancang untuk menjadi solusi atas berbagai permasalahan transportasi yang dihadapi masyarakat Riau.

“Peraturan ini disusun agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di sektor perhubungan,” tutupnya.

Selain menyampaikan pendapat Kepala Daerah terkait Ranperda penyelenggaraan perhubungan, Taufiq juga menerima pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Ranperda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. ***