PEKANBARU - Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy Moh Yatim, mengungkapkan pihaknya akan memanggil manajemen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dalam rangka mempertanyakan posisi tenaga kerja asal Riau yang bisa bekerja di Blok Rokan.

Sebagai informasi, Pertamina baru saja menggantikan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dalam pengelolaan Blok Rokan. Peralihan tersebut terjadi pada 9 September 2021 silam.

"Saya sudah berdiskusi lintas komisi, Komisi V dan Komisi III, kita akan memanggil PHR dalam waktu dekat. Kita mau berbicara banyak, baik soal tenaga kerja, dan juga apa yang didapatkan oleh Riau dengan peralihan ini. Saya sudah bicara ini dengan ketua Komisi III," kata Eddy, Jumat (20/8/2021).

Komisi III sendiri akan memanggil PHR guna mempertanyakan kontribusi PHR untuk pendapatan daerah, terutama berkaitan dengan Participating Interesting (PI) sebesar 10 persen yang akan dikelola oleh BUMD.

Sebagai perwakilan masyarakat, politisi Demokrat ini ingin melihat bagaimana skema Blok Rokan yang disiapkan oleh PHR untuk mengakomodir tenaga-tenaga lokal, terutama yang berada di sekitar lokasi sumur minyak.

"Kita ingin diskusikanlah, apa yang menjadi fokus kita, kita mau memastikan alih kelola ini dapat tenaga kerja lokal masuk. Kalau alih kelola tanpa ada manfaat bagi daerah ngapain dikelola," ulasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Abu Khoiri mengungkapkan sampai hari ini dia belum melihat kepastian dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait nasib tenaga kerja lokal yang akan bekerja di Blok Rokan nanti.

Sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif, Ketua DPC PKB Rokan Hilir ini menyampaikan pengharapan dari masyarakat Rohil supaya bisa bekerja di Blok Rokan. Baik dari sisi tenaga kerja maupun dari rekan bisnis.

"Ya kita berharapnya begitu, supaya kontraktor-kontraktor lokal bisa diberdayakan, dan bisa menambah penghasilan masyarakat. Tapi sampai sekarang belum jelas, apakah ada lembaga yang ditunjuk untuk memastikan kuota tenaga lokal?" katanya. ***