SELATPANJANG – Di balik geliat pembangunan yang terus berjalan, nasib pekerja konstruksi di Kepulauan Meranti masih menyisakan persoalan serius. Perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di sektor berisiko tinggi ini ternyata belum menyentuh sebagian besar tenaga kerja di lapangan.

Kondisi tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Kuning Kantor Bupati, Selasa (14/4/2026). Forum ini menjadi ruang untuk membedah persoalan yang selama ini kerap luput dari perhatian, sekaligus mencari jalan keluar yang lebih konkret.

Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH, yang hadir mewakili Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, menilai perlindungan terhadap pekerja konstruksi tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap. Menurutnya, risiko kerja di sektor ini sangat tinggi dan membutuhkan jaminan yang memadai.

"Pekerja konstruksi berada di lingkungan kerja yang rentan terhadap kecelakaan. Karena itu, perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat penting, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua hingga jaminan pensiun," ujarnya.

Fakta di lapangan menunjukkan masih jauhnya harapan dari kenyataan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Dumai, Fadly Maulana, mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan pekerja konstruksi di Kepulauan Meranti masih sangat rendah, yakni baru sekitar 4 persen.

"Meski jumlah pekerja tidak terlalu besar, risikonya sangat tinggi karena mereka bekerja di sektor fisik. Ini yang menjadi perhatian serius kita bersama," jelasnya.

Tak hanya soal kepesertaan, persoalan lain yang mencuat adalah rendahnya kesadaran terhadap keselamatan kerja. Di banyak proyek, penggunaan alat pelindung diri masih sering diabaikan, terutama oleh pekerja harian lepas yang rentan terhadap kecelakaan.

"Kasus-kasus kecil seperti tertusuk paku sering dianggap sepele. Padahal jika tidak ditangani, bisa berujung fatal seperti infeksi tetanus hingga amputasi. Ini yang harus kita edukasi bersama," tambahnya.

Menurut Fadly, pencatatan setiap insiden kerja juga menjadi hal penting yang kerap terabaikan. Padahal, data tersebut menjadi dasar untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan yang seharusnya.

Diskusi juga menyinggung potensi besar kepesertaan yang belum tergarap, termasuk dari proyek-proyek yang tercatat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sejumlah pekerjaan bahkan disebut telah selesai tanpa diikuti pelaporan kepesertaan tenaga kerjanya.

Menanggapi hal itu, Sekda Sudandri menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan harus diperkuat agar tidak ada lagi pekerja yang terlewat dari sistem perlindungan.

"Melalui forum ini, kita berharap dapat merumuskan strategi konkret dan implementatif agar perlindungan sosial ketenagakerjaan bisa dirasakan secara merata oleh seluruh pekerja di Kepulauan Meranti," ungkapnya.

Forum tersebut juga menghadirkan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Muhar Syarif, yang memaparkan berbagai pendekatan untuk mendorong peningkatan kepesertaan, mulai dari optimalisasi regulasi hingga pengawasan di tingkat proyek.

Kini, harapan tertuju pada langkah nyata pasca diskusi. Bagi para pekerja konstruksi, perlindungan bukan sekadar program melainkan kebutuhan mendesak agar mereka bisa bekerja dengan rasa aman di tengah tingginya risiko di lapangan. ***