JAKARTA – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistiyanto Rokhmad Budiarto mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Putusan ini otomatis menggugurkan status tersangka Indra dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota dewan tahun anggaran 2020, Selasa (14/4/2026).

Penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dinilai sewenang-wenang. Sulistiyanto menyebut lembaga antirasuah tersebut tidak mengantongi minimal dua alat bukti yang sah dan belum pernah memeriksa Indra sebagai calon tersangka sebelum menaikkan status hukumnya.

"Menyatakan perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat Perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/41/DIK.00/23/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 merupakan perbuatan yang sewenang-wenang," ujar Sulistiyanto.

Dalam amar putusannya, pengadilan juga memerintahkan KPK segera menghentikan penyidikan, mengembalikan paspor milik Indra, serta mencabut status pencekalan ke luar negeri. Hakim meyakini penyidik mengumpulkan bukti setelah menetapkan status tersangka, sebuah langkah yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang KPK.

Merespons putusan tersebut, Pelaksana Tugas Kabag Litigasi Biro Hukum KPK, Natalia Kristianto membantah keras tudingan bahwa pihaknya mencari bukti belakangan. Ia menerangkan dua alat bukti permulaan sudah dikantongi sejak tahap penyelidikan sesuai ketentuan khusus atau lex specialis yang tertuang dalam Pasal 44 UU KPK.

"Jadi ketika kita menetapkan pemohon ini sebagai tersangka, sebenarnya alat buktinya kita temukan di penyelidikan. Tindakan penyidikan lanjutan yang kita lakukan, keluar sprindik dengan menetapkan tersangka, ya kita untuk menyempurnakan dengan alat bukti itu," jelas Natalia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memastikan pihaknya menghormati proses hukum yang telah berjalan di pengadilan. Namun, ia mengingatkan bahwa putusan praperadilan murni hanya menguji aspek formil dari sebuah penyidikan, bukan masuk ke dalam substansi pokok perkara.

"Mengingat, putusan praperadilan bukan merupakan akhir dari upaya penegakan hukum. Sepanjang masih terdapat kecukupan alat bukti, KPK memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses penyidikan," tegas Budi.

Sebagai informasi, perkara dugaan penggelembungan harga atau mark up proyek perlengkapan rumah dinas wakil rakyat ini memiliki nilai kontrak sekitar Rp120 miliar. Akibat praktik lancung tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian hingga mencapai puluhan miliar rupiah. ***