BATAM – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam menuntut pidana mati terhadap mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang, Kompol Satria Nanda, atas dugaan penyisihan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 kilogram. Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Batam, Senin (26/5/2025).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satria Nanda dengan pidana mati,” tegas JPU Ali Naek dalam sidang.

Selain Satria Nanda, empat mantan anggota lainnya dari Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang, yakni Shigit Shargo Edhi, Rahmadi, Fadillah, dan Wan Rahmat, juga turut dituntut hukuman mati. Sedangkan enam anggota lain yang terlibat, seperti Ariyanto, Alex Chandra, Ibnu Ma’ruf Rambe, dan Jaka Surya, dituntut pidana penjara seumur hidup.

Menurut JPU, Satria Nanda dan para terdakwa lainnya terbukti secara sah melakukan pemufakatan jahat dan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman, serta melanggar sejumlah pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1).

Yang membuat kasus ini mencengangkan, menurut JPU, adalah fakta bahwa para terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya memerangi peredaran narkoba. Alih-alih menindak, mereka justru diduga terlibat dalam sindikat peredaran narkotika internasional.

“Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan sebagai atasan justru menyeret bawahannya,” ujar JPU Ali Naek.

JPU juga menilai bahwa selama proses persidangan, Satria Nanda tidak kooperatif, berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan tidak menunjukkan penyesalan. Tidak ditemukan satu pun hal yang dapat meringankan hukumannya.

"Hal yang meringankan terdakwa tidak ada," tegas JPU.

Dalam sidang yang sama, dua terdakwa lainnya, yakni Aziz Martua Siregar dan Zulkifli Simanjuntak yang berperan sebagai kurir dan bandar, dituntut pidana penjara masing-masing selama 20 tahun.

Kasus ini menambah panjang daftar ironi penegakan hukum di Indonesia, di mana aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perang melawan narkoba justru menjadi bagian dari jejaring kriminal yang mereka perangi. ***