SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak akhirnya dipimpin pejabat eselon II setelah Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhasil direvisi lewat sidang paripurna DPRD Siak, Selasa (4/6/2013). Dengan peningkatkan status ini, maka kewenangan Satpol akan semakin luas.

Selain merevisi Perda Nomor 12 tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), DPRD Siak juga berhasil menyetujui Peraturan Daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Siak tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Siak tahun 2005-2025.

Bupati Siak Drs H Syamsuar, Selasa (4/6/2013) menyambut baik keberhasilan pengesahan Perda dan Revisi Perda saat memberi pengantar atas pengesahan di rapat paripurna DPRD Kabupaten Siak.

''Salah satu Rancangan Perda Siak yakni mengenai satuan polisi pamong praja selaku penegak peraturan daerah bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka supremasi hukum sudah selayaknya untuk dapat memberdayakan para penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kabupaten Siak guna melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan perundang-undangan yang diberlakukan di kabupaten Siak,'' ujar Syamsuar.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 15 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, bappeda dan lembaga teknis daerah kabupaten siak, Satpol PP Kabupaten Siak, Satpol PP sebelumnya berbentuk kantor yang di pimpin oleh pejabat setingkat eselon III berubah menjadi satuan yang di pimpin oleh pejabat setingkat eselon II sehingga dengan demikian satuan polisi pamong praja lebih mempunyai kewenangan yang luas dari sebelumnya.

Sesuai dengan surat menteri dalam negeri nomor:182.1/857/SJ perihal pedoman pemberdayaan PPNS di daerah yang menyatakan bahwa kepala satuan polisi pamong praja untuk segera membentuk sekretariat PPNS, pada satuan polisi pamong praja sehingga perlu di lakukan perubahan terhadap perda kabupaten Siak nomor 12 tahun 2006 tentang PPNS yang salah satu substansi materi nya adalah memindahkan kewenangan PPNS dan sekretariatnya yang sebelumnya berada pada bagian hukum sekretariat daerah berpindah ke satuan polisi pamong praja.

Lanjut Bupati, proses yang dilakukan sampai dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah ini telah melalui penelahaan bersama antara Pansus DPRD dengan pihak eksekutif yang melibatkan badan, dinas, kantor dan bagian yang terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak sehingga apa yang diperbuat akan bermanfaat bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Siak. (sks)