PEKANBARU – Pengurangan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat diakui berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, di sisi lain, kondisi ini justru bisa menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Pendapat ini disampaikan oleh Ekonom Kementerian Keuangan Wilayah Riau, Dahlan Tampubolon, PhD, Senin (10/2/2025) malam.

"Memang pengurangan dana transfer ke daerah akan menekan APBD, tetapi ini juga menjadi kesempatan bagi daerah untuk lebih mandiri secara fiskal," ujar Dahlan kepada GoRiau.com.

Menurut ekonom senior Universitas Riau itu, saat ini hanya Pemerintah Provinsi Riau yang relatif mandiri secara fiskal. Sementara Kota Pekanbaru dan Kota Dumai masih dalam proses menuju kemandirian. Sedangkan seluruh kabupaten di Riau belum mencapai status tersebut, dengan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki indeks kemandirian fiskal terendah.

Dampak dan Realisasi TKD di Riau

Dahlan memaparkan, hingga akhir Desember 2024, realisasi transfer keuangan pusat ke daerah di Provinsi Riau mencapai Rp23,273 triliun. Alokasi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,640 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp7,469 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik Rp3,542 triliun, Dana Desa Rp1,491 triliun, DAK Fisik Rp990 miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) Rp129 miliar.

Menanggapi isu pemotongan anggaran hingga 50 persen, Dahlan menilai hal tersebut tidak sepenuhnya tepat. Pemotongan DAU secara nasional sekitar 3,51 persen, yang secara proporsional akan mengurangi penerimaan provinsi dan kabupaten/kota di Riau sekitar Rp338 miliar.

DAK Fisik juga mengalami perubahan, tetapi tetap dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan konektivitas. Sementara itu, DAK non-fisik dan DBH tidak mengalami pemotongan signifikan, kecuali untuk pos kurang bayar yang hanya dibayarkan separuhnya.

Secara keseluruhan, penyaluran APBN ke Provinsi Riau pada 2024 telah mencapai 100 persen dari pagu yang ditetapkan. Namun, Dana Desa secara nasional mengalami pengurangan 2,82 persen, yang diperkirakan berdampak pada penurunan sekitar Rp190 miliar untuk seluruh Riau.

Strategi Daerah Hadapi Pengurangan Anggaran

Dahlan menilai, meski ada pengurangan anggaran, dampaknya tidak sebesar yang dikhawatirkan. Namun, pemangkasan DAK Fisik dapat sedikit mengganggu proyek konektivitas dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah mungkin mengalami sedikit koreksi, meskipun tidak signifikan.

Ia juga mengingatkan bahwa janji Presiden untuk mengalokasikan anggaran yang lebih produktif, termasuk untuk hilirisasi industri, bisa membawa dampak positif bagi Riau. Fokus belanja pemerintah akan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta manfaat langsung bagi masyarakat.

Terkait langkah yang harus diambil pemerintah daerah, Dahlan menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pemungutan pajak, pengembangan sumber pendapatan baru, serta peningkatan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan penajaman program prioritas, menghemat belanja operasional, serta meningkatkan efektivitas belanja modal. Selain itu, inovasi pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan obligasi daerah, dan optimalisasi lembaga keuangan daerah menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan," paparnya.

Menurut Dahlan, pengurangan anggaran APBN 2025 akan menjadi tantangan bagi pembangunan di Riau. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif agar pembangunan tetap berkelanjutan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal serta inovasi pembiayaan.

"Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mengatasi dampak pengurangan anggaran ini," tutupnya. ***