RENGAT – Terhitung empat hari pasca diumumkan, kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau menuai polemik yang cukup serius.

Hal itu menuai kritik pedas dari berbagai pihak, dan bahkan mereka menilai bahwa penerimaan dan seleksi PPPK paruh waktu di Kabupaten Inhu, diduga kuat syarat dan kepentingan serta ajang korupsi segelintir pejabat dan panitia penerimaan.

Bagai mana tidak, dari data dan informasi yang diterima GoRiau.Com, Selasa (17/9/2025), ditemukan beberapa orang yang tidak memenuhi syarat, namun dinyatakan lulus sebagai pegawai PPPK oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Inhu.

Hal itu juga tertera dan dapat dilihat pada website https://bkd.inhukab.go.id/PPPKPARUHWAKTU milik BKP2D Inhu.

Salah seorang tenaga honor yang dinyatakan tidak lulus padahal memenuhi syarat dan telah mengabdi lebih dari 5 tahun di Pemkab Inhu, mengaku dirinya dizolimi oleh panitia seleksi.

"Saya merasa telah dizolimi oleh panitia seleksi yang ada di BKP2D Inhu. Sebagai syarat awal, saya sudah mengabdi lebih dari 5 tahun. Namun, saat pengumuman ditayangkan di website BKP2D Inhu, nama saya dan beberapa teman-teman yang lain tidak muncul, dan itu artinya tidak lulus," kata honorer itu yang namanya enggan untuk disebutkan.

Sakitnya lagi, lanjut sumber GoRiau.Com itu, ketika mereka membaca satu persatu nama-nama yang tertera di website tersebut, ditemukan ada beberapa orang yang tidak memenuhi syarat, namun dinyatakan lulus.

"Ditemukan terdapat beberapa orang yang kami ketahui yang tidak memenuhi syarat, namun nama orang itu tertera dan dinyatakan lulus. Diantara mereka itu ada yang sudah mengundurkan diri, dan apa pula yang tidak pernah honor sejak awal. Hal ini sungguh menyakitkan bagi kami," singkat sumber tersebut.

Menjawab hal itu, Ahmad Sukur yang sebelumnya menjabat Plt BKP2D Inhu, mengaku tidak bisa memberikan keterangan resmi, karena data tersebut belum final. "Belum bisa saya jawab secara utuh saat ini, karena data tersebut belum final. Nanti diatas tanggal 20 akan kita sampaikan secara resmi," ujar Ahmad Syukur.

Disisi lain, anggota Komisi I DPRD Inhu, Masrullah, mengaku juga mendapat laporan terkait adanya dugaan kecurangan dalam penerimaan PPPK di lingkungan Pemkab Inhu.

"Saya juga mendapat laporan via telpon dari beberapa orang yang merasa dirugikan dalam hal ini. Dan kami dari Komisi I DPRD Inhu akan membahas hal ini dan akan kita lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait, salah satunya BKP2D Inhu," ujar Masrullah.

Jika nantinya ditemukan ada permainan dalam seleksi dan penerimaan PPPK ini, pihaknya tidak akan segan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. "Kita akan sikat siapa saja yang bermain dalam hal PPPK ini. Karena telah mencederai komitmen Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto, yang menginginkan perubahan lebih baik untuk Kabupaten Inhu. Termasuk perubahan birokrasi yang bersih dan akuntabel," tegas politisi senior PKB tersebut. ***