PASIR PANGARAIAN, GORIAU.COM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangaraian, menolak eksepsi penasehat terdakwa H. Basri Lubis terkait kasus dugaan penggelapan hasil panen pola PIR-KKPA milik anggota Kelompok Tani (Koptan) Siaga Makmur Tambusai sekitar Rp 7,2 miliar.

Sidang lanjutan beragendakan mendengarkan jawaban majelis hakim dipimpin Dicky Ramdhani, SH dengan anggota Riska Fajarwati, SH dan Anastasia, SH Selasa (4/2/14).

Pada pembacaan jawaban, Ketua Majelis Hakim menolak eksepsi penasehat hukum dan menyatakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zaidi, SH, Elfi Samni, SH dan Achmad Farid, SH sudah sesuai dengan formil dan materil serta berdasarkan surat dakwaan.

Majelis tetap melanjutkan perkara dugaan penggelapan dana Koptan Siaga Makmur pada Selasa (11/2/14) depan dengan agenda pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

''Selasa depan ada tiga saksi dari manajemen PT Togos Gopas kantor direksi Medan akan menjadi saksi,'' kata JPU Zaidi, SH.

Diluar persidangan, menanggapi jawaban majelis hakim, tokoh masyarakat Tambusai Pangundian Lubis ang rajin mengawal jalannya sidang mengatakan jawaban hakim sudah sesuai fakta sidang, sebab Basri Lubis, juga Caleg DPR RI dari Partai Gerindra sudah mengakui menggunakan dana Rp 3 miliar dari Rp7,2 miliar dana diduga sudah digelapkan.

''Kami anggota Kelompok Tani Siaga Makmur akan mengawal sidang ini sampai akhir sidang nanti. Kami berharap majelis hakim memutuskan keputusan sebenarnya-benarnya,'' kata Pangundian Lubis.

Sementara, Penasehat Hukum terdakwa Basri Lubis, Robinson Pakpahan SH mengatakan pihaknya tetap menghargai keputusan majelis hakim, perjuangannya bersama kliennya belum berakhir dan bisa saja kasus tersebut masuk perdata. Sebab masih banyak tahapan agenda sidang. (srt)