
PEKANBARU – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mendapat sorotan dari kalangan pengamat pendidikan.
Dalam putusannya, Selasa (27/5/2025), MK menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Putusan ini merupakan hasil dari perkara Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga warga: Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum.
Pengamat pendidikan nasional, Prof Dr Zetriuslita, SPd, MSi, menyambut baik langkah MK tersebut dan menilai putusan itu sebagai bentuk konkret pelaksanaan Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara membiayai pendidikan dasar untuk seluruh warga negara.
“Putusan ini penting sebagai pengingat bahwa pendidikan dasar adalah hak dasar warga negara. Negara harus hadir secara nyata untuk memastikan akses tersebut tanpa beban biaya,” ujar Zetriuslita kepada GoRiau.com, Rabu (28/5/2025).
Ia menilai kebijakan Gubernur Riau yang menggratiskan seragam sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS) mulai tahun ajaran 2025 merupakan langkah responsif dan strategis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
“Ini kebijakan tepat sasaran. Banyak anak-anak gagal melanjutkan sekolah bukan karena tidak mau belajar, tapi karena orang tua mereka kesulitan biaya awal seperti seragam dan perlengkapan sekolah,” paparnya.
Namun, Zetriuslita menegaskan bahwa kebijakan pendidikan gratis seharusnya tidak berhenti pada aspek pembebasan biaya semata. Ia menekankan pentingnya reformasi anggaran pendidikan agar kualitas pengajaran dan fasilitas sekolah bisa ditingkatkan.
“Anggaran pendidikan harus jadi prioritas utama. Kita bukan hanya bicara kuantitas siswa yang masuk sekolah, tapi juga kualitas pembelajaran yang mereka dapatkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peringkat Indonesia dalam survei PISA (Programme for International Student Assessment) 2022 yang masih berada di posisi ke-66 dari 81 negara. Menurutnya, data ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa sistem pendidikan masih membutuhkan pembenahan mendalam.
“Sudah saatnya pemerintah fokus pada kebijakan yang konkret dan terukur agar pendidikan Indonesia mampu bersaing secara regional dan internasional,” tutupnya. ***